Pemkab Sumenep Tegaskan APBD 2025 Fokus pada Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, membacakan jawaban eksekutif Bupati Sumenep terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (19/6/2026).
Dalam penyampaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui jawaban eksekutif yang dibacakan KH Imam Hasyim, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan yang diberikan DPRD karena dinilai menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Segala pandangan yang disampaikan telah memberikan sudut pandang baru bagi kami dalam melihat setiap permasalahan dalam kerangka pembangunan Kabupaten Sumenep serta menjadi bahan introspeksi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan,” demikian salah satu bagian jawaban eksekutif yang dibacakan Wakil Bupati.
PAD Terus Ditingkatkan
Dalam jawabannya, Pemkab Sumenep menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas utama guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Selama tiga tahun terakhir, realisasi PAD menunjukkan tren positif pada seluruh komponen pendapatan, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun pendapatan lain yang sah.
Untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari penyempurnaan regulasi, pemutakhiran data objek pajak, hingga digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi daerah.
Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah sekaligus mendukung pembangunan.
SiLPA Rp317 Miliar Dijelaskan Secara Terbuka
Menanggapi sorotan sejumlah fraksi terkait besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp317,2 miliar, Pemkab Sumenep menjelaskan bahwa angka tersebut bukan semata-mata akibat rendahnya penyerapan anggaran.
Menurut pemerintah daerah, SiLPA terbentuk dari sejumlah komponen, di antaranya saldo dana BLUD rumah sakit dan puskesmas, Dana BOS, pelampauan target pendapatan daerah, serta dana transfer pemerintah pusat yang baru diterima pada akhir tahun anggaran sehingga belum dapat direalisasikan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, termasuk percepatan pengadaan barang dan jasa, penguatan evaluasi realisasi anggaran, serta penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja.
Kemiskinan Turun dan Pengangguran Rendah
Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan sejumlah capaian positif selama tahun 2025.
Persentase penduduk miskin berhasil turun dari 17,78 persen pada tahun 2024 menjadi 17,02 persen pada tahun 2025 atau mengalami penurunan sebesar 0,76 persen. Capaian tersebut disebut sebagai yang terbaik di Jawa Timur.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 1,64 persen, menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran terendah di Jawa Timur.
Keberhasilan tersebut didukung berbagai program ketenagakerjaan, seperti pelaksanaan Job Fair yang melibatkan 36 perusahaan dengan total 3.152 lowongan kerja dan berhasil menyerap sekitar 800 tenaga kerja.
Pendapatan Per Kapita dan IPM Meningkat
Pemerintah daerah juga mencatat peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari Rp39,22 juta pada tahun 2024 menjadi Rp42,09 juta pada tahun 2025 atau tumbuh sebesar 7,33 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan melalui penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Di bidang kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) telah menjangkau 99,94 persen penduduk Kabupaten Sumenep atau sekitar 1,14 juta jiwa. Atas capaian tersebut, Kabupaten Sumenep meraih penghargaan UHC Award 2026 kategori Madya dari pemerintah pusat.
Infrastruktur Daratan dan Kepulauan Jadi Prioritas
Menjawab berbagai masukan fraksi terkait pemerataan pembangunan, Pemkab Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, penyediaan air bersih, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan tetap menjadi prioritas meskipun terjadi pengurangan transfer dana pusat yang berdampak pada menurunnya alokasi belanja modal.
Pemerintah daerah juga terus mengoperasikan kapal tangki air untuk wilayah kepulauan Sapudi dan Sapeken serta memperluas berbagai layanan kesehatan bergerak guna menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Perkuat Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Keuangan
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga menanggapi perhatian DPRD terkait pengelolaan lingkungan hidup, khususnya persoalan sampah di pasar tradisional dan fasilitas umum.
Pemkab Sumenep mengakui bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara bertahap. Saat ini layanan persampahan telah menjangkau 11 kecamatan, termasuk melalui operasional TPST di Kecamatan Arjasa dan optimalisasi TPS3R di Kecamatan Sapeken.
Menutup jawaban eksekutif, Wakil Bupati KH Imam Hasyim menyampaikan harapan agar sinergi antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan dunia usaha terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, menjaga keberlanjutan fiskal, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Wh
Sumber Berita : Fa
