Dua Fraksi DPRD Sumenep Bersuara Keras, PKB Tagih Realisasi Aspirasi, PDIP Desak Pembenahan Kebijakan
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Hasil reses anggota DPRD Kabupaten Sumenep menjadi momentum bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan kritik sekaligus mendesak pemerintah daerah melakukan pembenahan kebijakan pembangunan.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Reses Kesatu Tahun Anggaran 2026, Rabu (18/11/2026), kedua fraksi mengangkat persoalan yang berbeda, tetapi bermuara pada satu tuntutan: aspirasi masyarakat harus dijawab dengan kebijakan dan tindakan nyata.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, M. Mirza Khomaini Hamid, menyoroti lemahnya tindak lanjut terhadap aspirasi yang selama ini dihimpun anggota DPRD saat turun ke daerah pemilihan. Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui Wahyudi mengungkap sejumlah persoalan riil masyarakat, mulai dari kelangkaan pupuk, ketidaktepatan penerima bansos, ketimpangan infrastruktur, hingga persoalan distribusi BBM bersubsidi di kepulauan.
Dalam penyampaian laporannya, PKB mengingatkan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin empat bulanan maupun kegiatan seremonial untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.
Mirza menegaskan, keberhasilan reses tidak diukur dari banyaknya pertemuan atau tebalnya dokumen laporan, melainkan dari sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan hingga masuk dalam kebijakan dan program pembangunan.
Bahkan, PKB menyampaikan sindiran keras terhadap pola pengelolaan aspirasi yang dinilai belum memberikan kepastian tindak lanjut.
“Jangan sampai dokumen yang memuat harapan dan kebutuhan masyarakat itu justru kehilangan nilai dan maknanya, bahkan hanya berakhir menjadi pembungkus kacang di sekitar Taman Adipura Sumenep,” demikian kritik Fraksi PKB.
PKB meminta pemerintah daerah tidak menjadikan hasil reses sebatas dokumen administrasi. Aspirasi yang masuk harus diinventarisasi, diklasifikasikan, ditentukan skala prioritasnya, kemudian ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.
Ada lima agenda yang ditekankan PKB dalam arah pembangunan Sumenep ke depan. Yakni penyiapan sumber daya manusia (SDM), pemerataan infrastruktur daratan dan kepulauan, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat.
PKB juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan sektor pertanian dan perikanan harus mendapatkan perhatian seimbang.
Bagi PKB, APBD harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar rutinitas pengelolaan keuangan daerah.
Jika PKB menyoroti persoalan tindak lanjut aspirasi, Fraksi PDI Perjuangan lebih menekankan pembenahan kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
Juru Bicara PDIP, Wahyudi, menegaskan bahwa hasil reses merupakan validasi langsung terhadap kondisi pembangunan di lapangan. Temuan anggota DPRD tidak boleh dipandang hanya sebagai daftar usulan, tetapi menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Salah satu persoalan mendesak yang disampaikan adalah kelangkaan dan disparitas distribusi pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut dinilai mengancam stabilitas produksi pertanian dan menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan usaha taninya.
“PDIP mendesak pemerintah melakukan audit ulang serta pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar kebijakan perlindungan sosial tidak salah sasaran” katanya.
Wahyudi juga menyoroti keluhan masyarakat terkait klasifikasi desil penerima bantuan. Dalam laporan tersebut dicontohkan adanya tukang becak yang masuk desil 9 dan pengangguran pada desil 7, sementara masyarakat yang dinilai mampu justru menerima PKH.
Selain pembenahan data bansos, pemerintah diminta mempercepat penyaluran bantuan secara tepat sasaran.
Di sektor pertanian, PDIP mendorong peningkatan anggaran untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta riset benih unggul. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus mengantisipasi ancaman gagal panen akibat cuaca ekstrem.
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. PDIP menilai kebutuhan jalan rabat beton, pengaspalan, dan perbaikan drainase yang terus disuarakan masyarakat menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan.
Karena itu, pemerintah diminta mengubah orientasi pembangunan agar tidak hanya berfokus pada penataan kawasan perkotaan, tetapi juga memperkuat infrastruktur desa sebagai fondasi ekonomi masyarakat.
Persoalan yang tidak kalah serius adalah distribusi BBM bersubsidi di wilayah kepulauan. PDIP menyebut harga BBM yang dinilai jauh dari ketentuan pemerintah menjadi persoalan yang membebani masyarakat, khususnya nelayan.
Ketergantungan nelayan terhadap solar membuat ketersediaan dan keterjangkauan BBM menjadi kebutuhan vital bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi mereka.
PDIP menilai persoalan tersebut tidak bisa disamakan dengan kondisi wilayah daratan. Pemerintah harus mempertimbangkan karakteristik geografis kepulauan dalam menentukan kebijakan distribusi dan kuota BBM bersubsidi.
OPD terkait pun didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota, distribusi, dan ketersediaan BBM agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, PDIP meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan kader kesehatan desa dan kader Posyandu melalui pemberian insentif serta honorarium yang layak. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam pencegahan stunting dan penanganan leptospirosis.
Penyampaian hasil reses kedua fraksi tersebut memperlihatkan perbedaan pendekatan dalam mengawal pembangunan daerah.
PKB menitikberatkan pada persoalan bagaimana aspirasi masyarakat dapat dikawal hingga terealisasi. Fraksi ini mengingatkan bahwa tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas, reses hanya akan menjadi kegiatan formal tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebaliknya, PDIP mengarahkan kritik pada sejumlah persoalan sektoral yang membutuhkan pembenahan segera, terutama menyangkut ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Kendati berbeda fokus, kedua fraksi sama-sama menghendaki pemerintah daerah lebih responsif terhadap suara masyarakat.
Sebagaimana penegasan PKB, rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak janji, melainkan kepastian bahwa suara mereka didengar, diperjuangkan, dan ditindaklanjuti.
Sementara PDIP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hasil reses sebagai instrumen perjuangan politik kerakyatan demi mewujudkan keadilan sosial di Kabupaten Sumenep.
Penulis : Fat
Editor : You
















