Pangkas Sekat Birokrasi, Bupati Fauzi Pemerkan SIPINTAR PPID pada Rakornas KI di Palembang
SETARAJATIM.COM, PALEMBANG – Birokrasi yang berbelit kerap menjadi penghalang masyarakat dalam memperoleh informasi pemerintahan. Namun, Pemerintah Kabupaten Sumenep mencoba memutus persoalan tersebut melalui inovasi digital SIPINTAR PPID. Terobosan ini bahkan diperkenalkan langsung oleh Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, dalam forum nasional Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan peserta Rakornas dari berbagai daerah, Fauzi memaparkan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID sebagai upaya mengubah pola pelayanan informasi publik yang selama ini tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui platform tersebut, masyarakat cukup mengakses satu sistem untuk mendapatkan Dokumen Informasi Publik (DIP) dari seluruh OPD. Warga tidak lagi harus berpindah-pindah kantor pemerintahan hanya untuk mencari dokumen atau informasi yang dibutuhkan.
Bagi Fauzi, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti sebatas slogan atau pemenuhan kewajiban administratif. Pemerintah harus memastikan hak masyarakat atas informasi benar-benar terpenuhi melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
“Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Fauzi.
Ia menjelaskan, SIPINTAR PPID bukan sekadar menghadirkan layanan berbasis digital, tetapi juga membenahi tata kelola informasi di internal pemerintahan. Seluruh OPD kini diarahkan terhubung dalam satu platform, sehingga tidak perlu membangun sistem pelayanan informasi sendiri-sendiri.
Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab menyiapkan, melengkapi, dan memperbarui dokumen maupun konten informasi publik sesuai tugas dan kewenangannya.
Namun, Fauzi menegaskan, kecanggihan teknologi tidak akan berarti tanpa keseriusan aparatur pemerintah. Kualitas SIPINTAR sangat ditentukan oleh kedisiplinan OPD dalam menyajikan informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Pemkab Sumenep terus memperkuat pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di seluruh perangkat daerah. Langkah tersebut sekaligus untuk memastikan setiap OPD menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Lebih dari sekadar memudahkan akses dokumen, Fauzi ingin SIPINTAR menjadi instrumen pengawasan publik. Masyarakat harus memiliki ruang yang cukup untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengawasi pelaksanaannya, sekaligus memberikan masukan terhadap pembangunan daerah.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, ikut melakukan pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumenep,” tuturnya.
Pemaparan di Rakornas KI tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Sumenep menunjukkan bahwa transformasi digital dapat diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Fauzi menegaskan, tujuan akhir inovasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau platform digital, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam mendapatkan pelayanan informasi.
“Kami akan terus memperkuat SIPINTAR PPID agar keterbukaan informasi menjadi budaya pemerintahan dan pelayanan publik semakin berkualitas,” pungkasnya.
Penulis : Yul
Editor : FA
















