Sumenep Siapkan Perda RIPIK, Industri Unggulan Lokal Bakal Diatur
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada tahun 2026 ini mulai menyiapkan regulasi khusus untuk mengarahkan pembangunan sektor industri daerah. Melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag), Pemkab Sumenep tengah menyusun naskah akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) sebagai tahapan awal pembentukan peraturan daerah (Perda).
Penyusunan naskah akademik tersebut merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengharuskan pemerintah kabupaten memiliki regulasi sebagai pedoman pembangunan industri di daerah.
Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh. Ramli, menjelaskan bahwa penyusunan naskah akademik dilakukan dengan menggandeng Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Tahapan ini menjadi fondasi awal sebelum masuk pada proses penyusunan rancangan perda.
“Untuk tahun ini kami masih sebatas proses pembuatan naskah akademik. Kami bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang,” jelas Moh. Ramli, Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan, proses penyusunan naskah akademik dilakukan secara partisipatif dengan membuka ruang diskusi melalui forum Focus Group Discussion (FGD). Hingga saat ini, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali.
Sejumlah pihak dilibatkan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan pers, akademisi, camat, hingga kepala desa.
Selain menghimpun masukan melalui FGD, Diskop UKM Perindag juga tengah melakukan konsultasi dengan dinas teknis di tingkat Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh saran, masukan, dan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut turut mendapatkan pendampingan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.
Menurut Ramli, setelah naskah akademik rampung, tahapan berikutnya adalah mendorong agar penyusunan Perda RIPIK dapat masuk dalam prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sesuai mekanisme dan keputusan DPRD.
“Persyaratan penyusunan perda itu harus ada naskah akademiknya. Setelah itu tentu akan kami tindak lanjuti pada kesempatan berikutnya agar dapat menjadi prioritas dalam penyusunan peraturan daerah,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa keberadaan Perda RIPIK nantinya diharapkan menjadi pijakan dalam menentukan arah, strategi, dan prioritas pengembangan industri di Kabupaten Sumenep.
Sejumlah sektor potensial yang berpeluang menjadi industri unggulan daerah antara lain pengolahan hasil laut, pengolahan barang galian, industri makanan dan minuman, serta industri furnitur. Pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi sumber daya dan karakteristik lokal Sumenep.
“Regulasi ini direncanakan memuat visi dan misi pembangunan industri, tujuan dan sasaran, strategi, hingga program pengembangan sektor industri daerah” pungkasnya.
Dengan adanya RIPIK, pembangunan industri di Sumenep diharapkan memiliki perencanaan yang terarah dan berkelanjutan. Lebih dari itu, pengembangan industri berbasis potensi lokal diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : WR
Editor : You
















