Diplomasi Ekonomi yang Gagal dari Kepentingan Nasional, Kunjungan Luar Negeri Presiden Berujung pada Ekspansi Impor bukan Penguatan Ekspor
Oleh : Yuda Yuliyanto
Akademisi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
_________________________________
ARTIKEL – Dalam perspektif ekonomi politik internasional, kunjungan luar negeri seorang presiden idealnya tidak sekadar bermakna simbolik-diplomatik, tetapi harus berorientasi pada pencapaian kepentingan nasional yang terukur.
Dalam kerangka teori kepentingan nasional (national interest), diplomasi ekonomi menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan ekspor, menarik investasi, serta memperkuat posisi tawar negara dalam rantai pasok global.
Oleh karena itu, ketika hasil negosiasi kunjungan luar negeri justru lebih menonjolkan komitmen impor ke dalam negeri dibandingkan peningkatan ekspor nasional, maka wajar jika muncul kritik akademik bahwa terdapat kelemahan dalam strategi perundingan tersebut.
Secara konseptual, diplomasi ekonomi bertujuan menciptakan surplus perdagangan yang sehat dan memperkuat daya saing nasional. Negara berkembang seperti Indonesia, yang masih menghadapi tantangan defisit neraca transaksi berjalan, seharusnya memanfaatkan momentum pertemuan bilateral maupun multilateral untuk mendorong akses pasar produk unggulan baik sektor manufaktur, agrikultur, maupun jasa.
Ketika hasil konkret yang diumumkan justru berupa peningkatan impor, misalnya komoditas pangan, energi, atau barang modal tanpa disertai skema transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi domestik, maka orientasi kepentingan nasional patut dipertanyakan.
Dalam teori negosiasi internasional, sebagaimana dijelaskan dalam literatur bargaining theory, keberhasilan perundingan ditentukan oleh kemampuan negara memaksimalkan leverage atau daya tawar.
Daya tawar tersebut biasanya bertumpu pada ukuran pasar domestik, stabilitas politik, posisi geopolitik, serta nilai strategis sumber daya alam. Indonesia memiliki keunggulan demografis dan posisi strategis di kawasan Indo Pasifik.
Jika keunggulan tersebut tidak dikapitalisasi untuk mendorong perjanjian yang menguntungkan ekspor nasional, maka hal ini mengindikasikan kegagalan dalam mengoptimalkan posisi tawar.
Lebih jauh, dalam kerangka teori ketergantungan (dependency theory), peningkatan impor tanpa diimbangi penguatan ekspor berpotensi memperdalam ketergantungan struktural terhadap negara mitra.
Ketergantungan ini dapat melemahkan kemandirian ekonomi nasional, terutama jika impor tersebut menyangkut komoditas strategis yang sebenarnya dapat diproduksi secara domestik.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada defisit perdagangan, tetapi juga berimplikasi pada kerapuhan ketahanan ekonomi nasional.
Dari sisi kebijakan publik, diplomasi luar negeri seharusnya terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional. Jika prioritas pemerintah adalah hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah dalam negeri, maka setiap kesepakatan internasional harus mendukung agenda tersebut.
Negosiasi impor semestinya diarahkan pada pembelian barang modal yang mempercepat industrialisasi, bukan sekadar barang konsumsi. Tanpa desain kebijakan yang terintegrasi, diplomasi presiden berpotensi kehilangan arah strategisnya.
Dengan demikian, secara normatif dapat dikatakan bahwa diplomasi presiden yang lebih menghasilkan komitmen impor dibandingkan ekspor mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pencapaian kepentingan ekonomi nasional.
Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk penguatan kapasitas negosiator, sinkronisasi antar kementerian, serta penajaman visi perdagangan luar negeri.
Tanpa perbaikan tersebut, kunjungan luar negeri hanya akan menjadi agenda seremonial, bukan instrumen efektif untuk memperkuat kedaulatan dan daya saing ekonomi nasional.
