Pendidikan Sumenep Jangan Terjebak Rutinitas: Infrastruktur Tertinggal, Anggaran Harus Jemput Bola, Guru Jangan Dikorbankan
SETARAJATIM.COM, SUMENEP — Persoalan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sumenep tidak boleh lagi dipandang sebatas urusan ruang kelas, angka partisipasi sekolah, maupun rutinitas penyaluran anggaran. Di balik berbagai program pendidikan yang berjalan, masih terdapat pekerjaan besar menyangkut kualitas infrastruktur, efektivitas belanja pendidikan, hingga kesejahteraan guru honorer dan guru paruh waktu.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep (BEMSU), Salman Farid, menilai pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi serius terhadap tata kelola pendidikan dasar dan menengah.
Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek administrasi anggaran, tetapi harus diposisikan sebagai investasi utama dalam menentukan masa depan masyarakat Sumenep.
“Pemerintah jangan hanya sibuk menghitung berapa anggaran yang terserap. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa banyak anak yang benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak, berapa banyak sekolah yang infrastrukturnya memenuhi standar, dan apakah guru yang menjadi ujung tombak pendidikan sudah mendapatkan kesejahteraan yang manusiawi?” ujar Salman.
Infrastruktur Pendidikan Tidak Boleh Menunggu Rusak
Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah adalah infrastruktur pendidikan.
Menurut BEMSU, pemerintah tidak seharusnya menunggu sekolah mengalami kerusakan berat sebelum melakukan intervensi. Pola semacam itu menunjukkan kebijakan pendidikan masih cenderung reaktif dan belum sepenuhnya berbasis pencegahan.
Kondisi geografis Sumenep sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan juga menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda. Pemerataan pendidikan tidak bisa dilakukan dengan pola seragam antara sekolah di wilayah daratan dan sekolah yang berada di kepulauan.
Sekolah di wilayah kepulauan menghadapi tantangan tersendiri, mulai dari akses dan transportasi, distribusi sarana pembelajaran, ketersediaan tenaga pendidik, hingga keterbatasan konektivitas digital.
Karena itu, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
“Jangan sampai pemerintah menganggap seluruh sekolah memiliki persoalan yang sama. Sekolah di kepulauan tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan yang sama persis dengan sekolah di wilayah perkotaan. Pemerataan bukan berarti semua diberi perlakuan yang sama, tetapi setiap wilayah mendapatkan intervensi sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Salman mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem pemetaan kondisi sekolah yang diperbarui secara berkala. Data tersebut setidaknya harus mampu menggambarkan kondisi bangunan, sanitasi, akses air bersih, fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, konektivitas internet, hingga kebutuhan tenaga pendidik.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan sekolah yang membutuhkan intervensi paling mendesak tanpa harus menunggu kerusakan menjadi sorotan publik atau masyarakat menyampaikan protes.
Anggaran Pendidikan Harus Jemput Bola
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tata kelola anggaran pendidikan.
BEMSU mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengubah paradigma pengelolaan anggaran pendidikan, dari sekadar menunggu usulan menjadi aktif menjemput kebutuhan di lapangan.
Menurut Salman, keterbatasan kapasitas administrasi sekolah maupun pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan sebuah sekolah tertinggal dalam memperoleh intervensi.
“Kalau negara memiliki data dan teknologi, mengapa harus selalu menunggu sekolah mengajukan usulan? Pemerintah harus jemput bola. Petakan kebutuhan sekolah, validasi datanya, tentukan prioritasnya, kemudian intervensi. Teknologi harus digunakan semaksimal mungkin agar anggaran benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” katanya.
Pemanfaatan teknologi, lanjutnya, dapat diarahkan pada pembangunan sistem data pendidikan yang terintegrasi. Pemerintah dapat menggabungkan data kondisi sekolah, jumlah peserta didik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kebutuhan guru, kondisi sarana dan prasarana, serta capaian pendidikan sebagai dasar menentukan prioritas anggaran.
Namun, digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi.
“Jangan sampai pemerintah bangga karena memiliki banyak aplikasi, tetapi persoalan sekolah tetap tidak terselesaikan. Teknologi harus menjadi alat untuk mencapai ketepatan sasaran, bukan sekadar proyek administratif,” ujarnya.
BEMSU juga meminta agar perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan dilakukan secara lebih transparan sehingga dapat dipantau publik.
Masyarakat, kata Salman, berhak mengetahui sekolah mana yang mendapatkan intervensi, berapa nilai anggarannya, kebutuhan apa yang ditangani, serta sejauh mana program tersebut memberikan manfaat.
Guru Honorer dan Paruh Waktu Jangan Terus Dikorbankan
Selain infrastruktur dan anggaran, kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan guru paruh waktu, juga menjadi persoalan yang tidak kalah penting.
Guru merupakan aktor utama dalam proses pendidikan. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan akan sulit dicapai apabila sebagian tenaga pendidik masih menghadapi ketidakpastian mengenai kesejahteraan dan status pekerjaannya.
BEMSU menilai pemerintah harus memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik kepada guru honorer dan guru paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta skema kepegawaian yang berlaku.
“Tidak adil jika negara menuntut guru mencetak generasi unggul, sementara sebagian dari mereka sendiri masih menghadapi ketidakpastian mengenai pendapatan, status pekerjaan, dan masa depan kariernya,” kata Salman.
Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru tidak semata-mata berkaitan dengan besaran pendapatan. Kepastian status, beban kerja, mekanisme pembayaran, perlindungan kerja, serta akses terhadap pengembangan kompetensi juga harus menjadi perhatian.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan tidak terjadi ketimpangan perlakuan terhadap tenaga pendidik yang memiliki tanggung jawab dan beban kerja relatif sama.
Jangan Jadikan Pendidikan Sekadar Serapan Anggaran.
BEMSU mengingatkan agar keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap.
Anggaran besar tidak otomatis menghasilkan pendidikan berkualitas apabila perencanaannya tidak berbasis kebutuhan dan pengawasannya lemah.
Karena itu, indikator keberhasilan pendidikan harus bergeser dari sekadar menjawab pertanyaan berapa rupiah yang dibelanjakan menjadi apa yang berubah setelah anggaran tersebut dibelanjakan.
Apakah sekolah menjadi lebih layak? Apakah anak-anak mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik? Apakah akses pendidikan di wilayah kepulauan semakin mudah? Apakah guru semakin sejahtera? Apakah kualitas pembelajaran meningkat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut BEMSU, harus menjadi ukuran utama pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan.
BEMSU: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Hadir
BEM se-Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh dikerjakan secara parsial.
Pemerintah pusat harus lebih aktif memastikan kebijakan dan anggaran nasional benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan. Sementara pemerintah daerah harus berani memetakan persoalan secara objektif dan tidak terjebak pada pola perencanaan yang hanya menunggu proposal.
“Pendidikan Sumenep tidak membutuhkan seremoni yang banyak, tetapi membutuhkan keberanian pemerintah untuk melihat persoalan secara jujur. Negara harus hadir sebelum sekolah rusak, sebelum anak putus sekolah, dan sebelum guru kehilangan harapan. Jangan menunggu masyarakat berteriak baru pemerintah bergerak,” tegas Salman.
BEMSU juga mendorong evaluasi terbuka terhadap kebijakan pendidikan dasar dan menengah, khususnya terkait pemerataan infrastruktur, ketepatan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, serta kesejahteraan guru honorer dan guru paruh waktu.
Pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar urusan pemerintah, sekolah, dan guru. Pendidikan merupakan fondasi masa depan daerah.
Jika pemerintah gagal memastikan pendidikan yang layak hari ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sekolah, melainkan masa depan generasi Sumenep itu sendiri.
Penulis : WR
Editor : You
