Dua Kasus Dugaan Korupsi Disorot, JASTRA Tagih Kejari Sumenep: Mana Kepastian Hukumnya?
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Penanganan dua perkara dugaan korupsi yang menyeret proyek rumah produksi dan pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan. Belum adanya kepastian konkret mengenai perkembangan kedua perkara tersebut membuat Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) kembali turun ke jalan.
Dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jumat (13/11/2026), massa JASTRA mendesak kejaksaan tidak membiarkan penanganan dua perkara itu berlarut-larut tanpa kejelasan. Mereka menuntut transparansi, ketegasan, serta kepastian hukum atas dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian publik.
Aksi bertajuk “Mendesak Kejari Sumenep; Tuntaskan Proses Hukum Rumah Produksi dan Beri Kepastian Hukum Logistik KPU Sumenep, Tetapkan Tersangka Inisial R” itu secara khusus menyoroti lambannya perkembangan penanganan perkara pengadaan logistik KPU dan kasus rumah produksi.
Direktur JASTRA, Hasyim, dalam orasinya menegaskan, kejaksaan harus menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan perkara rumah produksi. Sementara untuk dugaan korupsi pengadaan logistik KPU, pihaknya mendesak aparat segera memberikan kejelasan atas informasi dugaan keterlibatan seseorang berinisial R.
Hasyim mengklaim, pihaknya memperoleh informasi berupa pengakuan salah satu komisioner KPU Sumenep yang menyebut inisial R sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Proses hukum rumah produksi wajib dituntaskan. Sementara proses hukum pengadaan logistik KPU Sumenep, berdasarkan informasi yang kami himpun, ada pengakuan dari salah satu komisioner KPU bahwa terduga pelakunya berinisial R,” tegas Hasyim.
Menurut JASTRA, perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada tahapan pemeriksaan administratif atau sekadar menjadi agenda penyelidikan tanpa kejelasan perkembangan. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan, tentu tanpa mengabaikan ketentuan dan kerahasiaan materi penyidikan.
Kejaksaan Akui Sudah Ekspose, Namun Belum Ada Kepastian Tersangka
Menanggapi desakan massa, perwakilan Kejari Sumenep yang terdiri dari Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) menyampaikan perkembangan penanganan kedua perkara.
Untuk kasus dugaan korupsi rumah produksi, kejaksaan mengaku telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengadu atau pelapor guna dimintai keterangan. Namun, hingga saat ini surat tersebut belum mendapat tanggapan.
Sementara terkait dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep, kejaksaan menyatakan telah melakukan ekspose internal. Selanjutnya, perkara tersebut akan dibawa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk dilakukan ekspose lanjutan.
Adapun mengenai penetapan tersangka, pihak kejaksaan menyebut proses pengumpulan alat bukti masih berlangsung.
“Kami telah memproses dan bersurat memanggil yang bersangkutan, pengadu atau pelapor rumah produksi. Namun, belum ada tanggapan. Kami juga telah melakukan ekspose internal dan akan memproses ekspose ke Kejati terkait pengadaan logistik KPU Sumenep,” kata Endro Rizki Erlazuardi, Kasi Intel Kejari Sumenep, kepada massa aksi.
Penjelasan tersebut menjadi gambaran bahwa proses penanganan perkara masih berjalan. Namun, bagi JASTRA, keterangan mengenai pemanggilan pelapor dan rencana ekspose ke tingkat Kejati belum menjawab pertanyaan mendasar: kapan ada kepastian hukum dan sejauh mana perkembangan konkret kedua perkara tersebut?
Enam Tuntutan JASTRA
Dalam aksi tersebut, JASTRA menyampaikan enam tuntutan kepada Kejari Sumenep.
Pertama, mendesak penuntasan dugaan korupsi rumah produksi secara komprehensif dan profesional.
Kedua, meminta kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep serta mendesak penetapan tersangka berinisial R apabila telah didukung alat bukti yang cukup.
Ketiga, meminta kejaksaan mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa tebang pilih.
Keempat, mendesak keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan kedua perkara dengan tetap memperhatikan batasan hukum.
Kelima, memastikan tidak ada intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu dalam proses penegakan hukum.
Keenam, meminta Kejati Jawa Timur melakukan pengawasan dan evaluasi apabila terdapat hambatan dalam penanganan perkara tersebut.
Bagi JASTRA, tuntutan itu bukan semata-mata persoalan mendesak kejaksaan menyelesaikan perkara, melainkan juga ujian terhadap komitmen penegakan hukum di Kabupaten Sumenep.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa proses sedang berjalan. Kepercayaan itu harus dibuktikan dengan langkah nyata, transparansi yang terukur, dan kepastian hukum.
JASTRA menegaskan, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam perkara dugaan korupsi. Namun, setiap penetapan tersangka juga harus dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Aksi demonstrasi tersebut ditutup dengan seruan lantang: “Tolak Impunitas, Tegakkan Supremasi Hukum.”
Penulis : You
Editor : Fat
















