APBD Sumenep 2027 Disahkan, Defisit Rp140 Miliar Menanti Pengawasan Ketat
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027 menghadapi tantangan fiskal dengan selisih antara pendapatan dan belanja mencapai Rp140,23 miliar. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,12 triliun, sedangkan belanja menembus Rp2,26 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui skema pembiayaan netto, sehingga efektivitas penggunaan anggaran menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah.
Pengesahan APBD 2027 bukan sekadar menuntaskan agenda formal antara eksekutif dan legislatif. Lebih dari itu, postur anggaran tersebut menjadi penentu sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi program pembangunan yang terukur dan berdampak nyata.
Dalam sambutan Bupati Sumenep yang dibacakan Wakil Bupati KH Imam Hasyim, Kamis (22/10/2026), pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan hingga pengesahan APBD 2027.
Bupati menegaskan, masukan legislatif harus menjadi pijakan dalam memastikan anggaran tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pembahasan bersama DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan APBD disusun secara lebih cermat, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta diawasi agar penggunaannya benar-benar mendukung kepentingan masyarakat,” demikian petikan sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati.
Menurut pemerintah daerah, berbagai saran dan catatan DPRD juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Berdasarkan rincian APBD yang disampaikan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.124.481.217.127,86. Sementara belanja daerah mencapai Rp2.264.719.426.625,14.
Komposisi tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp140.238.209.497,28.
Untuk menutup selisih itu, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp165.238.209.497,28. Pada saat yang sama, pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp25 miliar.
“Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp140.238.209.497,28, sama dengan nilai defisit yang tercatat dalam APBD 2027” ujar Wakil Bupati Sumenep saat membacakan sambutan Bupati.
Postur anggaran tersebut disusun setelah pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, serta menindaklanjuti surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026.
Sejumlah komponen anggaran turut mengalami penyesuaian, mulai dari transfer ke daerah, dana bagi hasil (DBH), komposisi Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat block grant dan specific grant, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk tunjangan guru.
Penyesuaian juga mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada BLUD RSUD dr. H. Moh. Anwar, RSUD Abuya Kangean, dan puskesmas.
Di tengah komposisi pendapatan dan belanja tersebut, tantangan pemerintah daerah tidak cukup diselesaikan dengan memastikan neraca anggaran terpenuhi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana setiap rupiah belanja mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Publik perlu mengetahui sektor mana yang mendapat prioritas, program apa yang akan dijalankan, serta seberapa besar anggaran diarahkan untuk memperbaiki pelayanan dasar dan mengurangi kesenjangan pembangunan.
Tantangan itu semakin penting bagi Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan kebutuhan infrastruktur serta pelayanan publik yang tidak selalu sama. Pemerataan pembangunan karena itu harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD.
Di sisi lain, besarnya penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit juga perlu dibaca bersama sumber dananya. Transparansi mengenai asal penerimaan pembiayaan, rincian belanja, serta capaian program akan membantu masyarakat menilai kualitas pengelolaan fiskal daerah.
“Dengan APBD 2027 yang telah disahkan, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan dan pengawasannya. Pemerintah daerah dituntut menjaga disiplin anggaran, sementara DPRD memiliki peran penting memastikan realisasi belanja tetap sesuai peruntukan” demikian Wabup mengakhiri pembacaan sambutan.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen anggaran atau terserapnya dana. Ukuran yang lebih substansial adalah manfaat yang dirasakan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh Kabupaten Sumenep.
Penulis : Efa
Editor : You
















