DPRD dan Pemkab Sumenep Sepakati Dana Cadangan Pilkada, Skema Anggaran Jadi Tahap Berikutnya
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Persiapan pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep mendatang memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama DPRD setempat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada dalam rapat paripurna, Kamis (22/10/2026).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Langkah ini menjadi bagian dari proses pembentukan payung hukum untuk menyiapkan pembiayaan pesta demokrasi di Kabupaten Sumenep.
Sambutan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dalam rapat paripurna tersebut dibacakan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim. Bupati menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional sekaligus wujud kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kesepakatan ini mencerminkan tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif dalam membangun landasan hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” demikian substansi sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati.
Menurut Bupati, pembentukan peraturan daerah harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Setelah disepakati bersama, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh nomor registrasi. Tahapan berikutnya adalah pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep setelah seluruh persyaratan sesuai ketentuan hukum terpenuhi.
Bupati berharap regulasi itu dapat menjadi dasar yang jelas dalam menyiapkan dana cadangan untuk kebutuhan Pilkada, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib dan sesuai aturan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama. Bupati berharap komunikasi dan kemitraan antara Pemkab dan DPRD tetap terjaga demi kepentingan masyarakat.
“Perbedaan pandangan dalam pembahasan hendaknya menjadi bagian dari proses untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik. Kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat demi kesejahteraan masyarakat Sumenep,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.
Meski telah disepakati, sejumlah aspek teknis masih perlu dicermati dalam tahapan berikutnya. Besaran dana cadangan, mekanisme penganggaran, serta skema pencairannya perlu mengacu pada ketentuan yang akan ditetapkan dalam regulasi tersebut dan proses penganggaran daerah.
Dengan demikian, persetujuan bersama ini menjadi langkah awal menuju penetapan dasar hukum pembentukan dana cadangan Pilkada Sumenep. Kejelasan pengaturan dan pelaksanaannya akan menjadi bagian penting untuk memastikan pembiayaan pemilihan kepala daerah disiapkan secara terencana, transparan, dan akuntabel.
Penulis : Efa
Editor : You
















