FGD MPR Madura Raya Soroti Implementasi MBG: Antara Legitimasi Politik dan Tantangan Teknis di Lapangan
FGD MPR Madura Raya Soroti Implementasi MBG: Antara Legitimasi Politik dan Tantangan Teknis di Lapangan
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Antara Instruksi Pusat dan Eksekusi Pucat: Suara dari Dapur Sekolah” di Aula Potre Koneng, Kantor Bappeda Kabupaten Sumenep, Senin (16/2/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Koordinator SPPG Wilayah Sumenep Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, analis kebijakan publik Sohebul Umam, serta jurnalis Kompas, Nur Kholis. Kegiatan itu juga diikuti perwakilan guru, wali murid, dan sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Sumenep.
Dalam pemaparannya, Kholilurrahman menjelaskan struktur dan fungsi masing-masing unsur dalam SPPG, mulai dari tenaga ahli gizi, akuntansi, hingga mitra pelaksana program. Ia menyebut setiap komponen telah memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ia menegaskan bahwa posisinya sebagai koordinator wilayah bersifat koordinatif, bukan eksekutif. Karena itu, ia tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atas persoalan teknis yang muncul di lapangan.
“Secara struktural kami menjalankan fungsi koordinasi. Jika ada temuan terkait pelaksanaan MBG di lapangan, kami mengoordinasikan dan melaporkannya secara hierarkis kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujarnya.
Sementara itu, Nur Kholis menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam respons di masyarakat. Ia mengelompokkan respons tersebut ke dalam tiga kategori, yakni apresiatif, korektif, dan apatis.
Menurutnya, sikap apatis terbagi menjadi dua bentuk, yakni ketidakpercayaan terhadap program beserta persoalannya, serta ketidaktahuan publik mengenai sumber dan skema pelaksanaan MBG.
Kholis juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang menargetkan tingkat keberhasilan program MBG mencapai 99,9 persen. Ia menyebut persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program berskala besar berpotensi terjadi akibat faktor kesalahan manusia.
“Dalam program sebesar ini, potensi human error tentu tidak bisa diabaikan,” katanya.
Ia menambahkan, munculnya respons korektif dari publik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, terutama terkait isu pergeseran anggaran pendidikan sebesar 29,4 persen untuk mendukung program MBG.
Menurutnya, perdebatan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai penolakan, melainkan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap arah kebijakan dan tata kelola anggaran.
“Ketika ada informasi mengenai pergeseran anggaran pendidikan, publik tentu mempertanyakan dampaknya. Itu bagian dari kontrol sosial agar kebijakan tetap transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Di sisi lain, Sohebul Umam menilai program MBG perlu dipandang secara menyeluruh. Ia menyebut program tersebut memiliki legitimasi politik yang kuat karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
“Secara politik, MBG memiliki daya legitimasi tinggi karena menyentuh langsung masyarakat. Namun setiap kebijakan selalu menghadapi tantangan, terutama pada aspek teknis dan tata kelola,” katanya.
Ia menilai dari sisi popularitas, program tersebut berpotensi menguntungkan secara politik. Meski demikian, tantangan terbesar tetap berada pada implementasi teknis di lapangan.
Sohebul juga menyampaikan bahwa gagasan kebijakan publik kerap lahir dari proses panjang dan pengalaman yang berkelanjutan. Namun, menurutnya, keberhasilan sebuah program tetap ditentukan oleh kualitas pelaksanaan dan pengawasannya.
FGD tersebut menjadi ruang diskusi terbuka antara pemangku kepentingan dan masyarakat terkait dinamika pelaksanaan program MBG di daerah.
(Noval/why)
