Serahkan Bantuan RTLH Tahun Anggaran 2025, Buoati Sumebep Ingatkan Transparansi dan Tepat Sasaran
SUMENEP, SETARAJATIM.COM – Bupati Sumenep menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada warga penerima manfaat di Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, pada tahun anggaran 2025.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam sambutannya, Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongspjudo menegaskan, bahwa program RTLH merupakan salah satu prioritas daerah karena rumah layak huni adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
“Program RTLH ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak. Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan,” tegasnya, Senin (19/1/2026).
Bupati yang dikenal sebagai orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Kota Keris itu juga meminta seluruh pihak, mulai dari perangkat desa hingga pelaksana teknis di lapangan, untuk mengawal pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
“Saya meminta pihak desa, termasuk Pak Camat, berperan aktif melihat langsung situasi dan kondisi masyarakat di bawah. Jangan sampai masih terdengar adanya rumah tidak layak huni di Sumenep,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,1 miliar untuk program RTLH.
“Total bantuan RTLH tahun 2025 sebanyak 125 unit. Rinciannya, 90 unit untuk pembangunan rumah baru dan 35 unit untuk rehabilitasi rumah,” jelas Yayak.
Ia merinci, bantuan dana untuk rehabilitasi rumah berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta per unit, tergantung tingkat kerusakan dan kondisi bangunan. Sementara untuk kategori pembangunan rumah baru, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 juta per unit.
Yayak menambahkan, pelaksanaan program RTLH dilakukan melalui tahapan verifikasi ketat dan pendampingan teknis guna memastikan kualitas bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberikan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi warga penerima manfaat,” pungkasnya.
