Rapat di Jakarta Tegaskan Komitmen Listrik 24 Jam untuk Masalembu, PLTS Komunal Ditargetkan Terealisasi 2026
Rapat di Jakarta Tegaskan Komitmen Listrik 24 Jam untuk Masalembu, PLTS Komunal Ditargetkan Terealisasi 2026
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Komitmen menghadirkan listrik PLN 24 jam di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, semakin menguat. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyediaan Listrik PLN di Pulau Masalembu yang dipimpin Subkoordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut audiensi sebelumnya terkait aspirasi masyarakat Masalembu yang mendambakan kehadiran listrik PLN sebagai fondasi pembangunan wilayah kepulauan.
Masuk Roadmap Nasional 2025–2029
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Pulau Masalembu telah masuk dalam Roadmap Listrik Perdesaan 2025–2029 dan ditargetkan terealisasi pada 2026.
“Program pembangunan PLTS di Pulau Masalembu telah direncanakan dalam roadmap nasional. Namun demikian, dukungan penyediaan lahan yang clean and clear menjadi faktor kunci percepatan realisasi,” tegas perwakilan Direktorat, pada Senin (23/2/2026).
Sementara itu, Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis menambahkan bahwa proses pengusulan anggaran tengah berjalan dan menjadi prioritas dalam program listrik perdesaan tahun 2026.
Listrik untuk Masa Depan Nelayan
Juru bicara Perwakilan Masyarakat Masalembu, Jailani, menegaskan bahwa kebutuhan listrik bukan sekadar soal penerangan, tetapi menyangkut masa depan ekonomi masyarakat nelayan.
“Masalembu memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun hingga kini masyarakat belum menikmati listrik PLN 24 jam. Tanpa listrik yang memadai, potensi ekonomi kelautan kami sulit berkembang optimal,” ujarnya.
Saat ini, sebagian warga masih bergantung pada genset dan panel surya swadaya dengan kapasitas terbatas.
Jailani menekankan bahwa masyarakat tidak meminta belas kasihan, melainkan kesempatan.
“Kami meminta kesempatan agar nelayan bisa menjual hasil laut dengan harga layak. Kesempatan agar anak-anak bisa belajar dengan terang. Kesempatan agar pulau kami tidak tertinggal,” tegasnya.
Ia meyakini, kehadiran listrik yang stabil akan menggerakkan pendidikan, ekonomi, serta kesejahteraan warga. “Energi dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat kepulauan,” tambahnya.
Rencana Teknis PLN
PT PLN (Persero) memaparkan rencana pembangunan yang mencakup:
▪︎ PLTS Komunal berkapasitas 4.175 kWp
▪︎ Battery Energy Storage System (BESS) dengan durasi 3–4 jam
▪︎ Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 28,85 kilometer
▪︎ Gardu distribusi 2.800 kVA
▪︎ Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 26,25 kilometer
“Kapasitas saat ini diprioritaskan untuk sekitar 5.100 pelanggan rumah tangga. Untuk kebutuhan industri seperti cold storage dan pabrik es akan dipertimbangkan pada tahap pengembangan berikutnya,” jelas perwakilan PLN.
Namun demikian, kebutuhan lahan seluas 4,2 hektare menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan bersama.
DPRD dan Pemda Jamin Ketersediaan Lahan
Ahmad Juhairi. Anggota Komisi I DPRD Sumenep menyatakan komitmennya untuk memastikan ketersediaan lahan.
“Kami menjamin lahan seluas 4,2 hektare tersedia di Masalembu. Jika lokasi awal belum clean and clear, kami mendorong percepatan melalui alternatif lahan yang telah diusulkan,” tegas Juhairi.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep siap memfasilitasi pertemuan antara BPN, pemilik lahan, dan PLN pada Maret 2026 guna memastikan kepastian hukum lahan.
Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur turut menyatakan dukungan penuh agar realisasi PLTS Masalembu berjalan sesuai roadmap 2026 dan selesai tepat waktu.
Momentum Pemerataan Energi
Perwakilan Rawatan Samudra menilai percepatan listrik di Masalembu harus menjadi momentum pemerataan energi nasional.
“Masalembu adalah representasi tantangan energi di wilayah kepulauan Indonesia. Kehadiran PLTS bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat pesisir. Kolaborasi lintas pihak menjadi kunci agar rencana ini tidak berhenti pada roadmap, tetapi benar-benar terwujud,” ujarnya.
Langkah Konkret
Sejumlah tindak lanjut disepakati dalam rapat tersebut, antara lain:
1. Dinas PMD menginisiasi pertemuan dengan BPN dan pemilik lahan pada Maret 2026.
2. Ditjen Ketenagalistrikan menyiapkan penganggaran program listrik perdesaan 2026.
3. PLN berkomitmen menyelesaikan pembangunan PLTS setelah lahan dan anggaran tersedia.
Rapat ini menegaskan bahwa penyediaan listrik di Pulau Masalembu merupakan agenda bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan dukungan masyarakat.
Jika terealisasi sesuai target, PLTS Masalembu bukan sekadar menghadirkan listrik 24 jam, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju keadilan energi dan penguatan ekonomi nelayan berbasis sumber daya kelautan.
(why/fa)
