Reses II Fraksi PAN DPRD Sumenep Ungkap Keluhan Warga, Infrastruktur Jadi Sorotan Utama
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep mengungkap berbagai keluhan masyarakat yang didominasi persoalan infrastruktur dalam laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
Juru bicara Fraksi PAN, H. Hairul Anwar, menyampaikan bahwa kegiatan reses yang berlangsung pada 9 hingga 16 Maret 2026 menjadi sarana penting dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.
“Reses ini adalah bentuk komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi, serta memperjuangkannya dalam kebijakan daerah,” ujarnya.
Dari hasil reses tersebut, Fraksi PAN mencatat bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga di berbagai wilayah, baik daratan maupun kepulauan. Kerusakan jalan kabupaten menjadi perhatian serius karena dinilai menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Beberapa ruas jalan yang dikeluhkan di antaranya jalur Batang-Batang Daya–Kolpo, ruas Montorna–Prancak di Kecamatan Pasongsongan, serta Rajun–Lebbeng Timur. Bahkan di Desa Pragaan Laok, masyarakat disebut harus memperbaiki jalan secara swadaya karena belum tersentuh perbaikan pemerintah.
“Ini menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur masih sangat mendesak dan harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain jalan rusak, sistem drainase yang tidak memadai juga menjadi sorotan. Genangan air masih sering terjadi saat hujan, seperti di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan yang merupakan akses penting menuju kawasan kota.
“Permasalahan drainase ini tidak bisa dipisahkan dari kerusakan jalan. Penanganannya harus dilakukan secara terpadu agar hasilnya maksimal dan berkelanjutan,” tambahnya.
Fraksi PAN juga menyoroti banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi di sejumlah kecamatan, seperti Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek. Kondisi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan sekaligus menimbulkan rasa tidak aman di malam hari.
Di wilayah pesisir, masyarakat juga mengeluhkan kerusakan tangkis laut yang berpotensi menyebabkan abrasi dan mengancam permukiman, seperti yang terjadi di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang.
“Sebagai daerah kepulauan, keberadaan tangkis laut sangat penting. Kami meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi wilayah pesisir,” jelasnya.
Fraksi PAN berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses ini dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun program pembangunan ke depan.
“Kami ingin hasil reses ini benar-benar diakomodasi dan ditindaklanjuti, sehingga pembangunan di Sumenep bisa lebih merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
(why/fa)
