Anggota DPRD Sumenep Kritik Festival Budaya Masalembu, Nilai Kebutuhan Dasar Warga Lebih Mendesak
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Rencana pelaksanaan Festival Budaya yang akan digelar Pemerintah Kabupaten Sumenep di Kecamatan Masalembu pada 20–23 Mei 2026 menuai kritik dari anggota DPRD Sumenep Dapil 7, Ahmad Juhairi.
Menurutnya, pelaksanaan event seremonial semacam festival dinilai belum menjadi kebutuhan utama masyarakat kepulauan, khususnya warga Masalembu yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar terkait pelayanan publik dan infrastruktur.
Ahmad Juhairi menegaskan, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibanding menggelar kegiatan festival budaya.
“Kebutuhan masyarakat Masalembu hari ini bukan festival, tetapi pemenuhan kebutuhan dasar publik sebagai warga negara,” kata Ahmad Juhairi, Sabtu (9/5/2026).
Ia menyebut sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan, di antaranya pemenuhan listrik, infrastruktur jalan yang layak, fasilitas layanan kesehatan memadai, kualitas pelabuhan, transportasi laut, hingga fasilitas keamanan laut.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya fasilitas pengelolaan hasil perikanan dan pertanian yang dinilai sangat penting untuk mendukung perekonomian masyarakat Masalembu.
“Kebutuhan dasar publik yang dibutuhkan saat ini meliputi listrik, jalan yang layak, layanan kesehatan, pelabuhan yang baik, transportasi laut yang memadai, pos keamanan laut, serta fasilitas pengelolaan hasil perikanan dan pertanian,” ujarnya.
Politisi Dapil Kepulauan itu bahkan mengkritik keras rencana festival budaya tersebut karena dianggap lebih bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan utama masyarakat.
Menurutnya, selama kebutuhan dasar warga belum terpenuhi, maka kegiatan festival hanya akan menjadi agenda simbolik yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau kebutuhan dasar ini belum tersedia, maka event festival itu tidak lebih dari sekadar seremonial dan upaya menutupi kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.
Ahmad Juhairi kembali meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep agar lebih fokus terhadap pembangunan dan pemerataan layanan publik di wilayah kepulauan yang selama ini dinilai masih tertinggal dibanding wilayah daratan.
“Pemerintah kabupaten harus lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya masyarakat kepulauan,” pungkasnya.
Penulis : SUP
Editor : WH
