Bupati Fauzi Soroti RDTR Sumenep: Jangan Sampai Rencana Besar Terbentur Fiskal
SETARAJATIM.COM, SUMENEP — Rencana penataan ruang Kabupaten Sumenep mulai memasuki tahap penting. Pemerintah daerah dituntut tidak sekadar menyusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), tetapi memastikan setiap rencana pembangunan realistis, terukur, dan mampu mengikuti kebutuhan daerah yang terus berkembang.
Pesan itu disampaikan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan materi RDTR di Kaberaz Luxury Hotel, Selasa (6/10/2026).
Menurut Fauzi, RDTR bukan sekadar dokumen teknis penataan ruang. Setelah ditetapkan, dokumen tersebut akan menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sumenep.
Karena itu, ia meminta proses penyusunannya tidak dilakukan secara parsial. Setiap detail harus dibicarakan bersama agar tidak muncul persoalan ketika RDTR sudah ditetapkan dan mulai diterapkan.
“Dalam rangka menyusun RDTR ini, setiap detail apa pun harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan,” kata Fauzi.
Namun, Fauzi juga mengingatkan bahwa besarnya kebutuhan pembangunan harus berhadapan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, luasnya cakupan penataan ruang membuat pemerintah harus menentukan prioritas secara realistis.
“Biasanya beberapa RDTR yang dibahas tidak mencakup semuanya. Ini sebenarnya sangat luas. Selain memang sangat luas, salah satunya adalah faktor fiskal yang terbatas,” ujarnya.
Jangan Hanya Bagus di Atas Kertas
Fauzi menginginkan RDTR yang disusun benar-benar dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif.
Sebab, dinamika daerah dapat berubah setelah dokumen ditetapkan. Kebutuhan baru bisa muncul seiring pertumbuhan wilayah, perkembangan ekonomi maupun kebutuhan masyarakat.
“Kalau RDTR ini sudah terbentuk dan diresmikan, ada hal-hal lain yang dalam perjalanan dibutuhkan. Pada akhirnya bisa menyesuaikan dengan harapan seluruh pihak,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta penyusunan RDTR dilakukan dengan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Pemerintah daerah, konsultan, DPRD, pemerintah kecamatan dan desa, asosiasi hingga akademisi harus memiliki pemahaman yang sama mengenai arah penataan ruang Sumenep.
Fauzi bahkan menyoroti perbedaan ritme kerja antara perangkat daerah dan konsultan. Ia meminta birokrasi tidak menjadi titik lambat dalam proses penyusunan dokumen strategis tersebut.
“Sebab yang terjadi biasanya dalam operasinya perangkat daerah ini identik lemot, sementara konsultan ini pola pikirnya cepat. Teman-teman pemangku kepentingan juga harus mengimbanginya,” tegasnya.
Kejar Cepat, Hindari Beda Persepsi
Bupati dua periode itu juga meminta seluruh pihak bekerja dengan ritme yang sama. Ia tidak ingin persoalan koordinasi justru membuat penyusunan RDTR berjalan lambat.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah, Pak Sekda, dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RDTR ini harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan intens,” katanya.
Menurut Fauzi, percepatan hanya bisa dicapai apabila seluruh pihak memiliki persepsi yang sama sejak awal. Setiap persoalan yang muncul dalam proses penyusunan harus segera dibahas dan dicarikan jalan keluar.
“Pada masa pemerintahan saya dari dulu selalu inginnya cepat. Keinginannya agar bekerja keras. Jadi nanti akan terjadi kesepahaman satu sama lain apabila sesuai dalam persepsi pemikiran,” ujarnya.
Sementara itu, FGD dan konsultasi publik KLHS tersebut menjadi forum untuk menguji dan memperkaya materi RDTR melalui masukan dari berbagai pihak.
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Sumenep Agus Dwi Saputra, Wakil Ketua DPRD Sumenep H. Dul Siam, sejumlah kepala OPD, perwakilan camat dan kepala desa, asosiasi, serta akademisi.
Pelibatan banyak unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan RDTR tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kepentingan masyarakat, potensi wilayah, serta kemampuan fiskal daerah.
Dengan demikian, tantangan Pemkab Sumenep bukan hanya menyelesaikan dokumen RDTR, tetapi memastikan rencana tata ruang tersebut benar-benar dapat diterapkan dan menjadi pijakan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Penulis : Efa
Editor : You
