Belanja Modal Sumenep Baru 38,30 Persen, FAKTA Soroti Rp88 Miliar Belum Terealisasi
SETARAJATIM.COM, SUMENEP — Rendahnya realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga triwulan III Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Hingga periode tersebut, realisasi belanja modal disebut baru mencapai 38,30 persen, dengan sekitar Rp88,02 miliar anggaran yang belum terealisasi.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan teknis administrasi birokrasi. Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terbuka penyebab rendahnya realisasi sekaligus memastikan anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD benar-benar menghasilkan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Presiden FAKTA Foundation, Moh. Nurul Hidayatullah, menilai rendahnya serapan belanja modal hingga triwulan III harus menjadi alarm serius bagi Pemkab Sumenep.
“Kalau sampai triwulan III belanja modal baru terealisasi 38,30 persen, pertanyaan publik sederhana: apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Sumenep?” ujarnya, Minggu (4/10/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mampu menyusun APBD. Anggaran tersebut harus diterjemahkan menjadi program dan pembangunan yang konkret serta tepat waktu.
“Jangan sampai pemerintah hanya pandai menyusun APBD, tetapi gagap ketika harus menerjemahkannya menjadi pembangunan nyata,” tegasnya.
FAKTA juga meminta Pemkab Sumenep menjelaskan secara rinci program apa saja yang belum berjalan, organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang memiliki realisasi paling rendah, berapa paket pekerjaan yang tertunda, apa penyebabnya, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya.
Bukan Sekadar Angka Serapan
Nurul menegaskan, sekitar Rp88,02 miliar yang belum terealisasi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan.
Anggaran tersebut merupakan bagian dari APBD yang bersumber dari keuangan daerah dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, publik berhak mengetahui alasan di balik rendahnya realisasi tersebut.
“Jangan cukup menjawab dengan kalimat ‘masih dalam proses’. Publik membutuhkan data, progres, kendala, dan target penyelesaian. Transparansi anggaran bukan kemurahan hati pemerintah, tetapi bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat,” katanya.
FAKTA menilai evaluasi harus dilakukan dari hulu, bukan sekadar mengejar tingginya serapan ketika tahun anggaran hampir berakhir.
Jika keterlambatan terjadi karena proses pengadaan, pemerintah harus menjelaskan hambatannya. Jika persoalannya terdapat dalam dokumen perencanaan, maka kualitas perencanaan perlu dievaluasi. Begitu pula apabila kendalanya berada pada kapasitas OPD dalam menjalankan program.
“Kita tidak boleh terus menggunakan birokrasi sebagai alasan untuk membenarkan keterlambatan. Kalau masalahnya berulang setiap tahun, berarti yang harus dibenahi bukan hanya prosedurnya, tetapi sistem perencanaannya,” ujarnya.
Jangan Sampai Akhir Tahun Jadi Musim Kejar Tayang
FAKTA juga mengingatkan Pemkab Sumenep agar tidak menjadikan rendahnya realisasi hingga triwulan III sebagai alasan untuk mengebut seluruh pekerjaan pada penghujung tahun anggaran.
Sebab, percepatan pekerjaan tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang berpotensi berdampak pada kualitas pembangunan.
“Jangan karena sembilan atau sepuluh bulan pertama lambat, kemudian dua bulan terakhir semua pekerjaan dikebut. Serapan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang harus diuji adalah kualitas pekerjaannya, manfaatnya, ketepatan sasarannya, dan pertanggungjawabannya,” tegas Nurul.
Menurutnya, pemerintah, DPRD, aparat pengawasan internal, serta masyarakat harus memperketat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada akhir tahun.
Terlebih, rendahnya realisasi belanja modal bukan hanya persoalan administratif. Di balik angka tersebut terdapat kebutuhan masyarakat yang berpotensi tertunda.
Ketika pembangunan jalan, fasilitas publik, irigasi, maupun sarana pelayanan dasar tidak segera direalisasikan, masyarakat harus menanggung dampak keterlambatan tersebut.
“Rakyat membutuhkan hasil, bukan sekadar rencana,” katanya.
SILPA Bukan Alibi
FAKTA juga mengingatkan Pemkab Sumenep agar tidak menjadikan kemungkinan munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebagai alasan yang seolah-olah dapat mengakhiri persoalan.
Menurut Nurul, SILPA memang merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Namun, apabila anggaran tidak terealisasi karena program gagal dilaksanakan sesuai target, penyebab dan dampaknya tetap harus dievaluasi.
“Jangan sampai ketika program tidak terlaksana, persoalannya kemudian selesai hanya karena uangnya kembali menjadi SILPA. Pertanyaannya bukan sekadar uangnya masih ada atau tidak. Pertanyaannya: berapa banyak kebutuhan masyarakat yang gagal dipenuhi karena program tersebut tidak berjalan?” ujarnya.
Karena itu, evaluasi menurutnya harus diarahkan pada kinerja program, bukan hanya pada laporan keuangan.
FAKTA Desak Empat Langkah
Untuk mencegah persoalan serupa berulang, FAKTA Foundation mendesak Pemkab Sumenep melakukan empat langkah konkret.
Pertama, membuka data. Pemerintah diminta mempublikasikan daftar kegiatan dan paket belanja modal yang belum terealisasi, termasuk OPD penanggung jawab serta progres masing-masing pekerjaan.
Kedua, mengevaluasi OPD. OPD dengan tingkat realisasi sangat rendah harus menjelaskan kendala yang dihadapi sekaligus menyampaikan target penyelesaiannya. Jika ditemukan persoalan kinerja, evaluasi harus dilakukan secara terukur.
Ketiga, memperketat pengawasan pekerjaan akhir tahun. Rendahnya serapan tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan kualitas pembangunan demi mengejar target realisasi anggaran.
Keempat, membuka ruang pengawasan publik. Masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, media, dan DPRD harus memperoleh akses informasi yang memadai untuk ikut mengawasi pelaksanaan APBD.
“Kami tidak sedang menghitung berapa rupiah yang bisa dihabiskan pemerintah. Kami sedang mempertanyakan berapa banyak manfaat yang benar-benar diterima masyarakat dari setiap rupiah APBD,” kata Nurul.
Ia menegaskan FAKTA akan terus mengawal persoalan tersebut melalui kajian, permintaan informasi publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
FAKTA juga meminta pemerintah tidak alergi terhadap kritik publik. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi.
“Kalau perencanaannya benar, pelaksanaannya jelas, dan anggarannya transparan, tidak ada alasan untuk takut diawasi,” tegasnya.
Nurul menutup dengan menegaskan bahwa APBD bukan milik pemerintah, melainkan uang publik yang dititipkan untuk dikonversi menjadi pelayanan dan pembangunan.
“Maka ketika Rp88 miliar belum terealisasi, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya angkanya, tetapi juga keterlambatan manfaat yang seharusnya diterima rakyat Sumenep.” pungkasnya.
Penulis : WR
Editor : Yu
