Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Komitmen Kawal Penanganan Kelangkaan BBM, Siap Awasi Distribusi Bersubsidi
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Kabupaten Sumenep. Komitmen tersebut disampaikan sebagai respons atas tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Senin (6/7/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan di sejumlah wilayah.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Zainal Arifin menyatakan DPRD tidak akan tinggal diam. Lembaga legislatif akan memperkuat fungsi pengawasan melalui koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait, termasuk aparat kepolisian, kejaksaan, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
“Kami berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas. DPRD akan terus melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi,” tegas Zainal Arifin.
Menurutnya, pengawasan tersebut bukan sekadar wacana. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Sumenep telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sumenep untuk memastikan stok BBM, mekanisme distribusi, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.
Hasil sidak tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi DPRD untuk mendorong langkah-langkah perbaikan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna mencegah terulangnya kelangkaan BBM.
Zainal menegaskan, masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Karena itu, pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan agar rantai distribusi berjalan transparan dan sesuai regulasi.
“Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh haknya atas BBM bersubsidi. Jika ditemukan adanya penyimpangan, kami mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Sumenep juga mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Menurutnya, kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pengawasan terhadap kebijakan publik, khususnya terkait distribusi energi.
Dengan komitmen tersebut, DPRD berharap persoalan kelangkaan BBM di Kabupaten Sumenep tidak kembali terulang sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal dan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Penulis : WR
Editor : You
