KM Sabuk Nusantara 74 Diduga Utamakan Bongkar Muatan, Penumpang Tujuan Sapeken Terlantar di Batu Guluk
SUMENEP, SETARAJATIM.COM – Puluhan penumpang tujuan Kecamatan Sapeken mengeluhkan keterlantaran mereka di Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, akibat ketidakjelasan jadwal keberangkatan KM Sabuk Nusantara 74, Jumat (30/1/2026).
Kapal perintis yang melayani rute Kalianget–Kangean–Sapeken tersebut diketahui telah sandar di Pelabuhan Batu Guluk sejak pukul 09.00 WIB. Namun hingga pukul 15.00 WIB, kapal belum juga melanjutkan pelayaran menuju Sapeken tanpa penjelasan pasti kepada penumpang.
Para penumpang mengaku mendapat informasi dari Anak Buah Kapal (ABK) bahwa KM Sabuk Nusantara 74 baru akan diberangkatkan setelah proses bongkar muatan barang selesai. Kondisi ini memicu kekecewaan dan mempertanyakan fungsi kapal yang seharusnya mengutamakan layanan penumpang.
“Kami ini penumpang, bukan barang. Tapi harus menunggu bongkar muatan dulu baru diberangkatkan,” keluh salah seorang penumpang asal Sapeken.
Keterlambatan tersebut membuat penumpang, termasuk perempuan dan anak-anak, terpaksa menunggu berjam-jam tanpa kepastian. Sejumlah penumpang mengaku kehabisan bekal perjalanan, sementara biaya hidup di Batu Guluk dinilai cukup mahal.
“Makan di Batu Guluk Rp20 ribu per orang. Kalau satu keluarga, bisa sangat berat. Pagi, siang, malam, biayanya besar,” ujar penumpang lainnya.
Selain soal waktu, penumpang juga mempertanyakan prioritas pelayanan KM Sabuk Nusantara 74 yang diduga lebih mengutamakan bongkar muatan barang dibanding hak penumpang yang telah membeli tiket.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola kapal maupun Syahbandar Pelabuhan Batu Guluk terkait keterlambatan tersebut.
Menanggapi situasi ini, anggota DPRD Kabupaten Sumenep Daerah Pemilihan Kepulauan, Syamsul Bahri, menyayangkan keterlambatan keberangkatan KM Sabuk Nusantara 74 yang kembali merugikan masyarakat kepulauan.
Menurutnya, kapal perintis seharusnya menjadi tulang punggung transportasi warga pulau, bukan justru menambah ketidakpastian.
“Keterlambatan ini bukan sekadar soal jadwal, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat kepulauan atas akses transportasi yang layak dan pasti. Banyak warga bergantung pada kapal ini untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan,” tegas Syamsul Bahri.
Ia meminta PT Pelni dan otoritas pelabuhan meningkatkan profesionalisme dalam manajemen operasional, termasuk kesiapan kapal dan koordinasi teknis di lapangan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Selain itu, Syamsul Bahri juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kapal perintis di wilayah kepulauan, khususnya rute Batu Guluk–Sapeken.
“Transportasi laut adalah urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Negara wajib hadir memastikan pelayanan berjalan tepat waktu, manusiawi, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
