Pemkab Trenggalek Peringati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Tekankan Pembangunan Berkelanjutan
SETARAJATIM.COM, TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dengan menggelar upacara bendera di halaman Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin (12/10/2026). Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Trenggalek, ST. Triadi Admono, yang memimpin upacara, menilai tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian alam.
Menurut Triadi, tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan tekad bersama untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Unggul berarti anak-anak kita harus memiliki pendidikan yang berkualitas guna menghadapi kompetisi global. Kemudian, mewujudkan pekerja yang terampil serta pemerintahan yang memberikan pelayanan cepat dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aspek kemajuan dalam tema tersebut juga harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, bukan hanya terpusat di kawasan perkotaan.
“Kemajuan itu harus merata, mulai dari ruang kelas, puskesmas, kawasan industri hingga ke desa, pesisir, dan kepulauan,” katanya.
Sementara itu, prinsip berkelanjutan, lanjut Triadi, menekankan pentingnya membangun daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam.
“Kita ingin membangun dengan tanggung jawab, menjaga sumber air, udara, serta kekayaan alam agar tetap menjadi penopang anak cucu kita,” tandasnya.
Triadi menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan generasi mendatang.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dalam mendorong pembangunan daerah yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar tidak mengorbankan keseimbangan ekosistem dan hak generasi berikutnya untuk menikmati lingkungan yang sehat.
Jejak Sejarah Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
Hari Jadi Provinsi Jawa Timur diperingati setiap 12 Oktober. Penetapan tanggal tersebut merujuk pada momentum ketika R.M.T. Soerjo mulai menjalankan pemerintahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada 12 Oktober 1945, setelah sebelumnya ditunjuk sebagai gubernur pertama.
Mengutip rilis resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jejak awal pemerintahan di wilayah Jawa Timur dapat ditelusuri melalui sumber epigrafis berupa Prasasti Dinoyo. Prasasti tersebut menunjukkan keberadaan Kerajaan Kanjuruhan di wilayah Malang pada abad VIII, tepatnya tahun 760 Masehi.
Memasuki abad X, Jawa Timur berkembang menjadi pusat penting dalam sejarah kekuasaan di Nusantara. Wilayah ini menjadi tempat berkembangnya sejumlah kerajaan besar, mulai dari Medang, Kahuripan, Daha-Janggala, Singasari hingga Majapahit.
Istilah Jawa Timur secara historis mulai dikenal pada masa Mataram Islam melalui sebutan Bang Wetan, yang mencakup wilayah pesisir timur dan kawasan pedalaman Jawa Timur.
Setelah peristiwa Geger Pecinan di Kartasura pada 1742, wilayah pesisir utara Jawa dan Pulau Madura berada di bawah kekuasaan Kompeni. Sementara itu, wilayah Mataram semakin terbatas pada kawasan pedalaman.
Setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830, wilayah Bang Wetan berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Pada periode 1830 hingga 1928/1929, pemerintahan dijalankan melalui hubungan langsung antara pemerintah pusat di Batavia dan para bupati di wilayah kekuasaannya.
Memasuki awal abad XX, Pemerintah Hindia Belanda mulai memperkuat struktur administrasi pemerintahan melalui kebijakan imperialisme modern. Salah satu langkah pentingnya adalah pembentukan Provincie Oost Java pada 1929, yang menjadi bagian dari perkembangan struktur pemerintahan provinsi di wilayah tersebut.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai menata sistem pemerintahan nasional. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan pembentukan sejumlah provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya.
R.M.T. Soerjo, yang ketika itu menjabat Residen Bojonegoro, ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur pertama dan dilantik pada 5 September 1945. Namun, hingga 11 Oktober 1945, ia masih harus menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan di Bojonegoro.
Sehari kemudian, tepatnya 12 Oktober 1945, Soerjo mulai menjalankan pemerintahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya sebagai ibu kota provinsi.
Momentum bersejarah tersebut kemudian ditetapkan sebagai dasar peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, yang setiap tahun menjadi pengingat perjalanan panjang pemerintahan sekaligus komitmen untuk membangun Jawa Timur yang lebih unggul, maju, dan berkelanjutan.
Penulis : Dar-,Tolip
Editor : You
