Geger! Dugaan Kasus Hukum Kepala BGN Jadi Alarm Keras Birokrasi, Integritas Pejabat Dipertaruhkan
SETARAJATIM.COM, SiTUBONDO – Dugaan kasus hukum yang menyeret seorang pejabat tinggi negara kembali mengguncang ruang publik. Sorotan tajam kini mengarah pada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikabarkan tersangkut proses hukum oleh aparat penegak hukum. Peristiwa ini tidak hanya menjadi perhatian karena menyangkut figur penting dalam pemerintahan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang kualitas tata kelola birokrasi dan integritas pejabat publik di Indonesia.
Pengamat Kebijakan Publik, Yuda Yuliyanto, S.AP., M.AP, menilai bahwa kasus yang menimpa pejabat negara harus dilihat lebih luas daripada sekadar persoalan individu. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi cerminan sejauh mana sistem pengawasan, akuntabilitas, dan budaya integritas dijalankan dalam lembaga pemerintahan.
“Jabatan publik pada hakikatnya adalah amanah yang diberikan negara dan masyarakat untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan bersama. Ketika amanah itu disalahgunakan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Menurut Yuda, dalam konsep good governance, integritas merupakan fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga menyangkut komitmen moral seorang pejabat untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia menjelaskan, rendahnya integritas pejabat dapat membuka ruang bagi berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, hingga manipulasi kebijakan publik. Dampaknya pun jauh melampaui kerugian finansial karena dapat menghambat efektivitas program pemerintah yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Dalam konteks Badan Gizi Nasional, kata Yuda, integritas memiliki arti yang sangat strategis. Sebab, lembaga tersebut memegang peran penting dalam menjalankan program peningkatan gizi masyarakat, penanganan stunting, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Program gizi adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran atau pelaksanaannya, dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi masa depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yuda menilai kasus tersebut menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui digitalisasi layanan atau penyederhanaan struktur organisasi. Reformasi yang sesungguhnya harus dibarengi dengan pembangunan budaya integritas yang kuat di seluruh lini pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya penguatan sistem merit, transparansi anggaran, pengawasan internal yang efektif, serta penegakan kode etik secara konsisten. Selain itu, proses rekrutmen dan promosi jabatan publik juga harus menempatkan integritas sebagai indikator utama, sejajar bahkan lebih penting dibanding kemampuan teknis dan manajerial.
“Pejabat yang memiliki kompetensi tinggi tetapi rendah integritas justru berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar karena memiliki akses dan kewenangan luas dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Di sisi lain, Yuda mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, tidak boleh ada ruang impunitas bagi siapa pun yang menyalahgunakan jabatan, tanpa memandang posisi, latar belakang politik, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
“Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa prinsip equality before the law benar-benar dijalankan,” imbuhnya.
Yuda menegaskan bahwa fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama bukan hanya siapa yang tersangkut kasus hukum, melainkan bagaimana negara mampu mencegah lahirnya pejabat-pejabat yang tidak berintegritas di masa mendatang.
“Indonesia membutuhkan birokrasi yang profesional, kompeten, sekaligus berintegritas. Ketika integritas runtuh, kepercayaan publik ikut runtuh. Dan ketika kepercayaan publik hilang, legitimasi pemerintahan akan semakin sulit dipertahankan,” pungkasnya.
Kasus ini pun menjadi pengingat keras bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijaga. Integritas bukan sekadar slogan dalam dokumen reformasi birokrasi, melainkan nilai dasar yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan penyelenggara negara.
Tanpa integritas, pembangunan berisiko kehilangan makna dan gagal menghadirkan keadilan serta kesejahteraan yang sesungguhnya bagi masyarakat.
Penulis : Dea
Editor : YUD
