Tak Ingin Kepulauan Terisolasi, Bupati Sumenep Desak Penguatan Akses Laut ke Kemenhub
SETARAJATIM.COM, SUMENEP — Transportasi laut bukan sekadar urusan kapal dan pelabuhan bagi masyarakat kepulauan Sumenep. Ketika akses pelayaran tersendat, denyut kehidupan warga ikut terhambat. Persoalan inilah yang kini didorong Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mendapat perhatian serius pemerintah pusat.
Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. membawa langsung agenda penguatan konektivitas laut tersebut dalam audiensi bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta pada Jumat (21/8/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumenep membuka jalan agar persoalan aksesibilitas transportasi laut di wilayah kepulauan tidak berhenti sebagai keluhan masyarakat, tetapi mendapatkan solusi kebijakan dan dukungan pemerintah pusat.
“Banyak hal yang kita bicarakan dengan Kementerian Perhubungan, salah satunya berkaitan dengan aksesibilitas transportasi laut untuk menunjang mobilitas masyarakat,” kata Achmad Fauzi.
Kepulauan Tak Boleh Terputus dari Daratan
Bagi Sumenep, konektivitas laut memiliki posisi strategis. Wilayah kepulauan bergantung pada jalur pelayaran untuk mengakses berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pelayanan pemerintahan, kesehatan dan pendidikan hingga perdagangan serta distribusi barang. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan kelancaran penyeberangan sebagai salah satu agenda prioritas.
“Yang kedua, salah satunya berkaitan dengan aksesibilitas penyeberangan dari pelabuhan. Ini yang menjadi prioritas kita agar seluruh penyeberangan itu berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan transportasi laut tidak bisa dilihat sebatas persoalan teknis perhubungan. Bagi warga kepulauan, kelancaran pelayaran berkaitan langsung dengan hak mereka untuk memperoleh akses pelayanan dan kesempatan ekonomi yang setara dengan masyarakat di daratan.
Dorong Pemerintah Pusat Turun Tangan
Pemkab Sumenep menyadari bahwa penguatan konektivitas antarpulau membutuhkan dukungan lintas pemerintahan. Karena itu, komunikasi dengan Kementerian Perhubungan terus dibangun untuk mencari solusi atas kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan.
“Kita terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Ini menjadi bagian dari cara kita untuk melayani masyarakat di Kabupaten Sumenep, khususnya masyarakat kepulauan yang memang membutuhkan akses pelayaran,” tutur Achmad Fauzi.
Bupati berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan di ruang audiensi. Ia menginginkan adanya tindak lanjut yang mampu dirasakan langsung masyarakat, khususnya dalam memastikan akses penyeberangan berjalan lebih lancar.
“Masyarakat di kepulauan membutuhkan akses pelayaran dari kepulauan ke daratan ataupun dari daratan ke kepulauan. Karena itu, kelancaran transportasi laut menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Konektivitas Jadi Kunci Pemerataan
Pemerintah daerah melihat konektivitas sebagai salah satu fondasi pemerataan pembangunan. Infrastruktur dan pelayanan publik yang baik akan sulit dirasakan secara optimal apabila masyarakat masih menghadapi persoalan akses menuju pusat pelayanan.
Dalam konteks Sumenep, tantangan geografis kepulauan membuat transportasi laut memiliki peran yang jauh lebih vital. Jalur laut menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat pulau dengan pusat pemerintahan, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, pasar hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, penguatan konektivitas laut diharapkan mampu memperkecil jarak pelayanan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Audiensi dengan Kementerian Perhubungan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep Drs. Achmad Dzulkarnain, M.H.; Kepala BKAD Sumenep Ir. Didik Wahyudi, M.Si.; Staf Ahli Bupati Hizbul Wathan, S.H., M.H.; Joko Satrio; serta Kabag Humas dan Protokol Helmi.
Kehadiran jajaran Pemkab Sumenep tersebut memperlihatkan bahwa agenda konektivitas laut dikawal bersama oleh pemerintah daerah.
Bagi Pemkab Sumenep, pesan yang hendak disampaikan cukup jelas: masyarakat kepulauan tidak boleh menjadi warga yang tertinggal hanya karena dipisahkan oleh laut.
Konektivitas yang kuat bukan hanya soal mempercepat perjalanan. Lebih jauh, akses laut yang lancar menjadi bagian penting dari upaya memastikan pelayanan pemerintah, pergerakan ekonomi dan pemerataan pembangunan benar-benar menjangkau seluruh masyarakat Sumenep, termasuk mereka yang hidup di pulau-pulau terluar.
Penulis : You
Editor : Fa
