Kerusakan Jalan Provinsi di Sumenep Meluas, Bantuan Aspal Khofifah Hanya 1,5 Truk Jadi Sorotan
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Bantuan aspal drum yang disalurkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep, menuai sorotan. Volume bantuan yang disebut hanya sekitar satu setengah truk dinilai perlu diuji kesesuaiannya dengan kebutuhan perbaikan jalan provinsi yang rusak di sejumlah titik.
Di tengah keluhan terhadap kondisi jalan berlubang, bantuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala penanganan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, kerusakan jalan yang tersebar di berbagai lokasi membutuhkan perhitungan teknis, bukan sekadar penyaluran material dalam jumlah terbatas.
Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya bantuan, melainkan apakah aspal yang diberikan cukup untuk menangani kerusakan yang menjadi kebutuhan masyarakat Sumenep.
Jika bantuan itu hanya mampu menutup lubang di beberapa titik, sementara kerusakan masih ditemukan di ruas lainnya, maka penanganan tersebut belum dapat dianggap menjawab persoalan secara menyeluruh. Terlebih, belum ada rincian yang disampaikan dalam informasi ini mengenai total kebutuhan aspal, jumlah titik kerusakan, maupun cakupan ruas jalan yang menjadi sasaran perbaikan.
Alasan Banyak Kabupaten Belum Menjawab Kebutuhan Sumenep
Sorotan terhadap bantuan tersebut semakin menguat setelah muncul pertanyaan mengenai kemungkinan penyaluran aspal secara berkala.
Dalam tanggapan yang disampaikan, muncul pernyataan, “Lailahailallah, itu sesuai dengan kebutuhan, Pak.” jawabnya.
Pernyataan tersebut kemudian diikuti penjelasan, “Kalau berkala mungkin tidak membutuhkan, saya banyak kabupaten di Jawa Timur.” lanjut Khofifah menyela pertanyaan wartawan.
Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa perhatian pemerintah provinsi harus dibagi ke banyak daerah. Namun, banyaknya kabupaten yang perlu ditangani tidak serta-merta menjawab apakah volume bantuan untuk Sumenep sudah proporsional dengan tingkat kerusakan jalan di wilayah tersebut.
Justru, kondisi itu menuntut adanya sistem penentuan prioritas yang transparan. Setiap daerah semestinya mendapatkan penanganan berdasarkan data kerusakan, kebutuhan material, tingkat urgensi, dan risiko keselamatan pengguna jalan.
Pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana Pemprov Jatim menetapkan kebutuhan aspal untuk Sumenep. Apakah penentuan volume bantuan didasarkan pada survei lapangan dan pemetaan kerusakan, atau hanya diperuntukkan bagi beberapa titik yang dianggap mendesak?
Tanpa penjelasan mengenai dasar perhitungan tersebut, klaim bahwa bantuan telah disesuaikan dengan kebutuhan masih memerlukan pembuktian melalui data teknis.
Jangan Sampai Jalan Rusak Hanya Ditambal Seadanya
Kerusakan jalan provinsi bukan sekadar mengganggu kenyamanan berkendara. Lubang di badan jalan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, memperlambat perjalanan, serta menghambat distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, penanganan jalan harus mempertimbangkan tingkat kerusakan dan metode perbaikan yang tepat. Penambalan menggunakan aspal drum dapat membantu menangani lubang tertentu, tetapi efektivitasnya bergantung pada kondisi jalan, kualitas material, dan teknik pengerjaan.
Apabila kerusakan sudah meluas atau membutuhkan penanganan struktural, penambalan terbatas berpotensi tidak menyelesaikan persoalan secara permanen.
Pemprov Jatim perlu menjelaskan apakah bantuan tersebut merupakan penanganan darurat, bagian dari pemeliharaan rutin, atau tahap awal dari program perbaikan yang lebih besar. Kejelasan itu penting untuk memastikan bahwa ruas jalan yang belum tertangani tetap masuk dalam agenda penanganan berikutnya.
Publik Berhak Mengetahui Hasilnya
Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jalan provinsi sesuai kewenangannya, Pemprov Jatim perlu memastikan penanganan kerusakan dilakukan secara terencana dan terukur.
Informasi mengenai volume aspal yang disalurkan, lokasi penerima manfaat, jumlah titik yang diperbaiki, serta rencana tindak lanjut perlu disampaikan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai apakah bantuan tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kondisi jalan.
Pemerataan bantuan antarkabupaten memang penting. Namun, pemerataan tidak boleh mengabaikan kebutuhan riil dan tingkat kerusakan di masing-masing daerah. Penentuan prioritas harus didasarkan pada kondisi lapangan, bukan semata-mata pertimbangan pembagian bantuan.
Bagi masyarakat Sumenep, persoalan utamanya sederhana: jalan yang rusak harus diperbaiki, sementara jalan yang membahayakan pengguna perlu mendapatkan penanganan segera.
Bantuan aspal sekitar satu setengah truk tidak otomatis berarti kecil atau besar tanpa pembanding teknis. Namun, ketika kerusakan jalan provinsi terjadi di sejumlah titik, Pemprov Jatim perlu membuktikan bahwa volume tersebut memang sesuai dengan kebutuhan yang telah dihitung.
Jangan sampai penyaluran bantuan menjadi kabar baik sesaat, sementara persoalan jalan berlubang tetap membayangi keselamatan dan aktivitas masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari penyerahan bantuan di suatu lokasi, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan warga: jalan yang lebih aman, kerusakan yang tertangani, dan kepastian bahwa pemeliharaan infrastruktur tidak berhenti setelah agenda kunjungan selesai.
Penulis : You
Editor : FA
