Bangun Kepercayaan, Wabup Sumenep Dorong BPR Syariah Perkuat Ekonomi Inklusif
SETARAJATIM.COM, SUMENEP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi kunci utama dalam memperkuat peran lembaga keuangan syariah, khususnya dalam mendorong ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, saat membuka Talk Show Keuangan bertema “Mendorong Kepercayaan Masyarakat melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah” yang digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan strategis, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perhimpunan BPRS Seluruh Indonesia (DPW Jatim), hingga kalangan akademisi dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Wabup Imam menekankan bahwa inklusi keuangan tidak sebatas membuka akses layanan, tetapi juga menyangkut tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara tepat.
“Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya BPR Syariah, adalah fondasi penting untuk membangun sistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menilai, BPR Syariah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara sistem keuangan formal dengan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan berbasis syariah.
Menurutnya, potensi ekonomi Sumenep yang besar—mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan hingga pariwisata—memerlukan dukungan sistem keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan terpercaya.
“Masih banyak pelaku usaha kecil yang belum terjangkau layanan pembiayaan syariah. Di sinilah peran BPR Syariah menjadi sangat vital,” tegasnya.
Lebih dari sekadar lembaga keuangan, lanjut Wabup, BPR Syariah juga membawa nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Nilai tersebut, menurutnya, sejatinya telah lama hidup dalam praktik ekonomi masyarakat, seperti sistem bagi hasil di sektor pertanian dan peternakan.
“Ini yang menjadi kekuatan ekonomi syariah, karena selaras dengan budaya dan kearifan lokal,” jelasnya.
Wabup Imam juga mengingatkan bahwa membangun kepercayaan publik tidak bisa instan. Diperlukan konsistensi, profesionalisme, serta komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun masyarakat.
Ia pun mendorong BPR Syariah untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga prinsip kehati-hatian, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
“Digitalisasi adalah peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil. Namun harus diiringi edukasi dan penguatan sistem keamanan,” ungkapnya.
Menurutnya, perlindungan konsumen menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan akan tumbuh jika masyarakat merasa aman dalam bertransaksi,” tandasnya.
Di sisi lain, Pemkab Sumenep terus berupaya meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, agar masyarakat semakin memahami manfaat layanan keuangan formal.
Mengakhiri sambutannya, Wabup berharap forum tersebut mampu melahirkan gagasan dan solusi konkret untuk memperkuat peran BPR Syariah, tidak hanya di Sumenep, tetapi juga di tingkat regional.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat inklusi keuangan syariah dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : WH
Editor : FA
