Kadisdik Sumenep Ingatkan Pengawasan Ketat MBG, Jangkau Pedalaman dan Kepulauan
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, H. Moh. Iksan, M.Pd., mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada peserta didik.
Pernyataan tersebut disampaikan Iksan saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) Ngombe (Ngobrol MBG) yang digelar Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari tersalurkannya paket makanan kepada siswa. Yang lebih penting adalah memastikan setiap menu yang diterima benar-benar memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan nilai gizi.
“Program MBG sangat membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan stunting. Namun, pengawasannya tidak boleh longgar. Makanan yang dikonsumsi anak-anak harus dipastikan bersih, aman, dan bergizi,” tegas Iksan, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai pengawasan harus dilakukan sejak proses penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah. Kelalaian sekecil apa pun, menurutnya, dapat mengurangi tujuan utama program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.
Iksan juga mengingatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terfokus pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Menurutnya, sekolah di daerah pedalaman maupun kepulauan harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan.
“Anak-anak yang berada di wilayah pedalaman dan kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, distribusi dan pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan agar tidak ada sekolah yang tertinggal hanya karena kendala geografis,” ujar Iksan.
Ia menilai tantangan distribusi di wilayah kepulauan memang lebih kompleks dibandingkan daratan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan berkurangnya kualitas pelayanan. Justru diperlukan skema distribusi yang lebih matang, pengawasan yang lebih ketat, serta sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara program, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan sampai anak-anak di kepulauan menerima pelayanan yang berbeda. Mereka harus memperoleh makanan dengan kualitas yang sama, bersih, aman, bergizi, dan tepat waktu seperti sekolah-sekolah di daratan,” tegasnya.
Selain pengawasan, Iksan juga menekankan pentingnya pendampingan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Pendampingan tersebut diperlukan agar program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal kepada kelompok yang membutuhkan.
Ia juga mendorong terbentuknya komunikasi dan koordinasi yang kuat antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, penyedia makanan, sekolah, hingga masyarakat.
“Setiap program pasti memiliki tantangan. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi harus terus dibangun agar setiap persoalan yang muncul bisa segera diselesaikan dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Iksan mengapresiasi inisiatif PWRI Sumenep yang menggelar FGD sebagai ruang diskusi dan evaluasi pelaksanaan MBG. “Media memiliki peran strategis dalam memberikan masukan sekaligus menjadi kontrol sosial agar program nasional tersebut berjalan sesuai tujuan” pungkasnya.
FGD Ngombe menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas efektivitas pelaksanaan MBG di Kabupaten Sumenep. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang generasi muda.
Penulis : You
Editor : FA
