Lembar Baru BEM SI Kerakyatan Jatim: Uniba Madura Tantang Kebijakan yang Tak Berpihak
SETARAJATIM.COM, SURABAYA — Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus bergerak. Namun, di balik angka-angka itu, persoalan masyarakat belum sepenuhnya ikut terselesaikan.
Lapangan kerja masih menjadi persoalan. Ketimpangan akses pendidikan dan kesejahteraan belum hilang. Persoalan lingkungan terus muncul. Sementara penegakan hukum masih menjadi ruang yang menuntut pengawasan publik.
Di tengah situasi tersebut, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur memasuki periode baru dengan satu pertanyaan yang ingin mereka bawa ke ruang publik: untuk siapa kebijakan dibuat dan siapa yang paling merasakan dampaknya?
Pertanyaan itu mengiringi pergantian kepemimpinan BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027.
Dalam Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan di Jambi, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura mendapat mandat sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur. Mandat tersebut dipercayakan kepada Moh. Iskil El Fatih.
Bagi Iskil, pergantian kepemimpinan bukan sekadar rutinitas organisasi. Mandat tersebut justru menjadi ujian bagi mahasiswa untuk membuktikan bahwa gerakan mereka masih memiliki keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat.
“Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi struktural. Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya?” kata Iskil.
Menurut dia, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton ketika kebijakan publik dirumuskan dan dijalankan. Mahasiswa harus mampu membaca kebijakan, menguji dampaknya, sekaligus memastikan suara masyarakat tidak tersisih.
“Di situlah mahasiswa harus hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” ujarnya.
Tak Ingin Jadi Perpanjangan Kekuasaan
BEM SI Kerakyatan Jawa Timur juga menempatkan independensi sebagai garis batas gerakan.
Iskil mengatakan mahasiswa harus mampu berkomunikasi dengan pemerintah, tetapi tidak boleh kehilangan daya kritis. Sebaliknya, kritik juga harus memiliki dasar yang jelas dan tidak sekadar dibangun dari prasangka.
Sikap tersebut akan berlaku ketika BEM SI Kerakyatan berhadapan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun institusi penegak hukum, termasuk Polda Jawa Timur.
“Kritik harus dibangun berdasarkan persoalan dan data, bukan kedekatan maupun kepentingan politik sesaat,” katanya.
Bagi Iskil, mahasiswa tidak harus memutus komunikasi dengan pemerintah hanya untuk menunjukkan sikap kritis. Ruang dialog tetap diperlukan untuk mencari solusi.
Namun, dialog bukan berarti kompromi terhadap kepentingan masyarakat.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita akan membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas,” tegasnya.
Ketika sebuah kebijakan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, mahasiswa harus berani menyampaikan kritik.
“Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” ujar Iskil.
Dari Aksi ke Kajian dan Advokasi
Periode 2026–2027 akan diarahkan pada penguatan konsolidasi antarkampus, kajian kebijakan publik, serta advokasi persoalan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.
Agenda tersebut menjadi penting agar gerakan mahasiswa tidak hanya muncul ketika persoalan telah menjadi sorotan publik.
Mahasiswa dituntut hadir sejak persoalan mulai muncul, membaca kebijakan sebelum diterapkan, serta mengawal dampaknya setelah kebijakan berjalan.
Mandat yang kini berada di tangan UBAD Madura karena itu membawa beban yang lebih besar dari sekadar posisi organisasi.
BEM SI Kerakyatan Jawa Timur dituntut membuktikan bahwa gerakan mahasiswa masih mampu menjadi ruang kontrol sosial ketika kebijakan publik bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Lembar baru kepemimpinan ini pada akhirnya bukan tentang siapa yang duduk di dalam struktur.
Ujian sesungguhnya adalah apakah mahasiswa berani tetap berdiri di luar lingkar kekuasaan ketika suara rakyat membutuhkan pembelaan.
Penulis : Jos
Editor : You
