SMSI Jatim Gandeng Kejati Kawal Dana Desa dan MBG, Sinergi Media-Hukum Diperkuat hingga Pelosok
SETARAJATIM.COM, SURABAYA – Sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum di Jawa Timur memasuki babak baru. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur menjalin penguatan kemitraan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk mengawal transparansi pengelolaan Dana Desa sekaligus mendukung suksesnya program strategis nasional Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut mengemuka dalam silaturahmi jajaran Pengurus SMSI Jawa Timur ke Kantor Kejati Jatim di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut atas kerja sama strategis yang telah dibangun SMSI Pusat bersama Kejaksaan Agung RI dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).
Ketua SMSI Jawa Timur, Sokip, menegaskan bahwa media siber tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Jejaring SMSI di seluruh Jawa Timur siap bersinergi dengan kejaksaan untuk memperkuat edukasi hukum, mendorong transparansi pengelolaan Dana Desa, serta mengawal pelaksanaan program nasional agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Sokip didampingi Sekretaris SMSI Jatim Tarmuji, Ketua Forum Pemred SMSI Samiaji Makin Rahmat, Wakil Ketua Bidang Hukum Budi Mulyono, Wakil Ketua Bidang Advokasi Anggit Nugroho, dan Ketua Bidang IT Budhi Bola.
Rombongan diterima langsung oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jawa Timur, Pri Wijeksono, S.H., M.H., yang menyambut positif inisiatif SMSI memperkuat kolaborasi dengan institusi kejaksaan.
Menurut Pri Wijeksono, sinergi tersebut perlu segera diwujudkan dalam langkah nyata melalui forum bersama antara jajaran Kejaksaan Negeri, khususnya para Kepala Seksi Intelijen, dengan pemerintah desa di seluruh Jawa Timur.
“Perlu kita tindak lanjuti secara konkret dengan mempertemukan para Kasi Intel di daerah bersama aparatur desa agar program ini benar-benar berjalan efektif,” tegas Pri.
Media Dilibatkan Perkuat Pencegahan Korupsi Desa
Dalam kesempatan itu, Kejati Jatim menegaskan bahwa Program JAGA DESA merupakan pendekatan preventif Kejaksaan RI dalam mengawal penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Melalui program tersebut, kejaksaan tidak hanya hadir sebagai penindak hukum ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga menjadi mitra konsultasi hukum bagi kepala desa dan perangkat desa melalui penyuluhan, pendampingan administrasi, hingga layanan konsultasi.
Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi tantangan di lapangan.
Kasi II Asintel Kejati Jatim, Dwi Setiadi, mengungkapkan salah satu kendala utama adalah belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pendataan potensi desa oleh pemerintah desa.
“Aplikasi ini menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi ekonomi, pariwisata, hingga kerawanan sosial desa secara real time. Namun, masih banyak aparatur desa yang belum disiplin memperbarui data sehingga pengawasan dan perencanaan pembangunan menjadi kurang maksimal,” jelas Dwi.
Karena itu, Kejati Jatim memandang keberadaan media siber memiliki posisi strategis dalam meningkatkan literasi hukum sekaligus membangun kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya keterbukaan data.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan SMSI. Melalui jejaring medianya, kami berharap sosialisasi program ini semakin luas sehingga aparatur desa terdorong aktif mengisi data dan bersama-sama mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik,” pungkas Dwi.
Kolaborasi SMSI Jawa Timur dan Kejati Jawa Timur ini diharapkan menjadi penguatan ekosistem pengawasan berbasis edukasi.
Dengan melibatkan media sebagai mitra strategis, program JAGA DESA dan MBG tidak hanya diawasi dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dikawal melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan membangun kesadaran publik hingga ke tingkat desa.
Penulis : Jos
Editor : You
