Satu Tahun Kepemimpinan Fauzi–Imam: Evaluasi Pembangunan Kepulauan Masih Menyisakan Catatan Kritis

Satu Tahun Kepemimpinan Fauzi–Imam: Evaluasi Pembangunan Kepulauan Masih Menyisakan Catatan Kritis

ARTIKEL – Kabupaten Sumenep memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai capaian pembangunan di wilayah daratan kerap dipublikasikan sebagai bagian dari keberhasilan pemerintahan saat ini.

Namun, jika ditelaah lebih jauh, evaluasi terhadap pembangunan di wilayah kepulauan masih menyisakan sejumlah catatan kritis yang perlu menjadi perhatian serius.

Salah satu wilayah yang merepresentasikan persoalan tersebut adalah Kecamatan Sapeken. Hingga kini, masyarakat setempat masih menghadapi tantangan mendasar, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan dan ketersediaan energi listrik.

Krisis Listrik yang Bersifat Struktural

Permasalahan listrik di kepulauan Sapeken bukanlah persoalan insidental, melainkan bersifat struktural. Ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas terbatas menjadikan pasokan energi rentan terganggu, terutama saat kondisi cuaca tidak mendukung.

Pemadaman yang dapat berlangsung berhari-hari tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Dalam perspektif pembangunan wilayah kepulauan, ketersediaan energi bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan prasyarat dasar bagi peningkatan kualitas hidup. Ketika akses listrik tidak stabil, produktivitas masyarakat sulit berkembang dan standar pelayanan publik pun sulit mengalami peningkatan signifikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya menyentuh fondasi kebutuhan dasar masyarakat kepulauan.

Tantangan Layanan Kesehatan

Persoalan di sektor kesehatan relatif serupa. Akses terhadap layanan medis yang representatif masih terbatas, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun dukungan operasional. Karakter geografis kepulauan yang terpisah oleh laut serta ketergantungan pada transportasi laut memperbesar konsekuensi dari setiap keterbatasan layanan.

Dalam situasi darurat medis, keterbatasan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keselamatan jiwa. Apabila tidak ada penguatan kebijakan yang serius, disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan berpotensi semakin melebar.

Paradoks Potensi dan Realitas

Ironisnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan potensi ekonomi wilayah. Sapeken merupakan salah satu sentra perikanan strategis di Kabupaten Sumenep, dengan komoditas hasil laut yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, keberadaan industri migas seperti Kangean Energy Indonesia di Pulau Pagarungan Besar menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki nilai strategis secara ekonomi dan energi.

Namun demikian, kontribusi sumber daya tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam kerangka tata kelola pembangunan, kondisi ini mengindikasikan perlunya afirmasi kebijakan yang lebih progresif serta distribusi anggaran yang berbasis pada kebutuhan riil wilayah kepulauan.

Harapan pada Arah Kebijakan yang Inklusif

Satu tahun kepemimpinan memang belum cukup untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan struktural yang telah berlangsung lama. Akan tetapi, periode tersebut seharusnya sudah mampu menunjukkan arah kebijakan yang inklusif dan keberpihakan yang terukur terhadap wilayah kepulauan.

Tanpa intervensi yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan, narasi pembangunan merata antara daratan dan kepulauan berisiko menjadi retorika administratif yang minim implikasi substantif bagi masyarakat kepulauan.

Evaluasi yang jujur dan berbasis data menjadi penting, agar pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah yang mudah dijangkau, tetapi benar-benar menjangkau mereka yang selama ini berada di garis terluar.

Pada akhirnya, pembangunan yang adil bukan hanya soal pertumbuhan angka-angka makro, melainkan tentang memastikan setiap warga, baik di daratan maupun di kepulauan, merasakan kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis : Faisal Islami
Aktivis Kepulauan