SKK Migas Jabanusa Gandeng TNI Perkuat Pengamanan Hulu Migas
SETARAJATIM.COM, BALI – Ancaman terhadap sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tidak lagi sebatas pencurian aset atau gangguan operasional. Risiko sabotase, serangan siber, terorisme maritim hingga dinamika geopolitik global kini menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga keberlangsungan produksi energi nasional.
Kondisi tersebut mendorong Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkuat kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui penguatan sistem pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) di sektor hulu migas.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Kerja Kesekuritian Tahun 2026 yang digelar SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) di Badung, Bali. Forum tersebut mempertemukan unsur SKK Migas, KKKS, TNI AD, TNI AL, serta sejumlah pemangku kepentingan guna mengevaluasi sekaligus memetakan ancaman terbaru terhadap industri hulu migas.
Salah satu keputusan strategis dalam forum tersebut ialah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SKK Migas dan TNI Angkatan Laut mengenai pengamanan fasilitas migas lepas pantai (offshore). Kerja sama ini menjadi respons atas meningkatnya kerentanan instalasi migas di wilayah laut yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung produksi nasional.
Selain memperkuat koordinasi pengamanan, forum tersebut juga menegaskan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai pedoman baru tata kelola keamanan sektor hulu migas yang mengintegrasikan aspek pertahanan, penegakan hukum, mitigasi risiko, serta pemanfaatan teknologi pengawasan.
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan bahwa keberhasilan target produksi migas nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan eksplorasi dan eksploitasi, tetapi juga bergantung pada tingkat keamanan seluruh infrastruktur strategis.
“Ketahanan energi hanya dapat diwujudkan apabila seluruh fasilitas hulu migas berada dalam kondisi aman dan operasionalnya terjamin. Karena itu, kolaborasi dengan TNI bukan sekadar memperkuat sistem pengamanan, tetapi juga membangun kesiapsiagaan menghadapi setiap potensi ancaman. Kami ingin memastikan industri hulu migas tetap produktif, berkelanjutan, dan terus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” ujarnya kepada media, Jumat (17/7/2026).
Dari sisi pertahanan, Paban VII/Kermater Sterad Mabes AD Kolonel Inf. Hipni Maulana F. menegaskan pengamanan Obvitnas merupakan bagian dari implementasi Asta Cita pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, stabilitas sektor energi memiliki korelasi langsung terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional sehingga memerlukan dukungan penuh dari aparat pertahanan.
“Tugas kami bukan hanya menjaga aset negara dari berbagai ancaman, tetapi memastikan rantai pasok energi nasional tetap berjalan tanpa hambatan. Ketika keamanan sektor energi terjaga, maka stabilitas ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat juga akan ikut terpelihara,” katanya.
Sementara itu, Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Kemaritiman Laksamana Muda TNI Retiono Kunto H. mengungkapkan bahwa ancaman terhadap fasilitas migas lepas pantai berkembang semakin kompleks.
Selain tindak kriminal konvensional, menurutnya, potensi serangan siber terhadap sistem operasi migas, gangguan pada infrastruktur bawah laut, hingga pelanggaran keamanan maritim menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan lintas sektor.
“Pengamanan instalasi migas di laut tidak cukup hanya mengandalkan patroli. Dibutuhkan integrasi teknologi pengawasan, kekuatan pertahanan, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat pesisir agar sistem pengamanan benar-benar efektif,” ujarnya.
Paparan yang disampaikan Paban VI Binkuat Sopsal Mabesal Kolonel Laut Awang Bawono semakin mempertegas besarnya spektrum ancaman yang dihadapi industri hulu migas. Ancaman tersebut meliputi perompakan bersenjata, pencurian aset, sabotase, illegal fishing di sekitar wilayah operasi migas, kecelakaan kerja, cuaca ekstrem, hingga ancaman nonkonvensional berupa terorisme maritim, gangguan terhadap kabel dan pipa bawah laut, serta serangan siber terhadap sistem pengendalian operasi.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, TNI Angkatan Laut menyiapkan penguatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang difokuskan pada pengamanan kawasan strategis nasional, termasuk wilayah operasi industri hulu migas di perairan Indonesia.
Penguatan sinergi antara SKK Migas dan TNI dinilai menjadi langkah strategis dalam memastikan industri hulu migas tetap beroperasi secara aman di tengah meningkatnya dinamika ancaman global. Sebab, gangguan terhadap objek vital sektor energi tidak hanya berdampak pada penurunan produksi migas, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketahanan energi, stabilitas ekonomi, hingga kepentingan strategis nasional.
Penulis : Don
Editor : ND
