Politisi Jadi Mahkamah Konstitusi dan Bank Indonesia: Antara Kepentingan Publik dan Kepentingan Elit Politik
Oleh : Yuda Yuliyanto
Akademisi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
___________________________________
ARTIKEL – Fenomena masuknya politisi aktif maupun mantan politisi ke lembaga-lembaga negara yang bersifat independen seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bank Indonesia (BI) terus memantik perdebatan di ruang publik. Polemik ini tidak semata menyangkut aspek legal formal, tetapi lebih jauh menyentuh dimensi etika kelembagaan, independensi kekuasaan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap negara.
Dalam perspektif akademik, isu ini menarik karena mempertemukan dua ranah yang secara prinsipil seharusnya dijaga jaraknya politik kekuasaan dan lembaga penjaga konstitusi serta stabilitas moneter.
Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai the guardian of the constitution, lembaga yang berdiri di atas kepentingan politik jangka pendek. Demikian pula Bank Indonesia, yang secara tegas ditegaskan sebagai lembaga independen untuk menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kredibilitas ekonomi nasional.
Namun ironisnya ketika figur dengan latar belakang politisi terlebih yang memiliki afiliasi kuat dengan partai atau kekuasaan masuk ke dalam dua institusi, ini sebagai ancaman laten terhadap independensi kelembagaan. Publik tidak hanya menilai dari rekam jejak profesional, tetapi juga dari jejak politik yang melekat dan sulit dihapus secara simbolik.
Dalam konteks ini, persepsi sering kali lebih berpengaruh daripada fakta normatif. Sekalipun secara hukum seseorang telah memenuhi syarat dan tidak lagi menjadi politisi aktif, tetapi akan menyimpan keraguan, apakah keputusan yang diambil benar-benar bebas dari kepentingan politik masa lalu atau jaringan kekuasaan tertentu?
Krisis Kepercayaan publik, masuknya politisi ke MK dan BI sering dibaca sebagai bagian dari politisasi institusi independen. Apalagi ketika fenomena ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap demokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola ekonomi.
Survei kepercayaan publik menunjukkan bahwa legitimasi lembaga negara tidak hanya dibangun oleh aturan, tetapi juga oleh jarak simbolik dari kekuasaan politik. Semakin dekat suatu lembaga dengan politik praktis, semakin besar potensi erosi kepercayaan publik.
Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan politik elektoral akan selalu dibaca secara politis apabila hakimnya memiliki latar belakang politik. Sementara di Bank Indonesia, kebijakan moneter yang seharusnya teknokratis berpotensi dipersepsikan sebagai policy with political bias, meskipun secara substansi mungkin rasional dan berbasis data.
Masuknya politisi ke MK dan BI memang tidak otomatis melanggar hukum. Namun dalam perspektif etika publik (public ethics), hal tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang conflict of interest.
Sebagai penutup, masuknya politisi ke Mahkamah Konstitusi dan Bank Indonesia bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi jabatan, melainkan soal simbol, pesan politik, dan arah demokrasi. Ketika lembaga independen mulai dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya putusan atau kebijakan, tetapi kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.
Bagi demokrasi, kehilangan kepercayaan publik adalah risiko yang jauh lebih berbahaya dibandingkan perdebatan legal formal semata.
