Pilkades 2027 Menjangkau Pulau-Pulau Sumenep, 65 Desa Tetap Gunakan Surat Suara
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep bukan sekadar agenda memilih kepala desa. Di wilayah kepulauan, pesta demokrasi itu juga akan menjadi ujian besar terhadap kesiapan pemerintah dalam memastikan surat suara, kotak suara, petugas, dan seluruh kebutuhan pemilihan mampu menembus jarak antarpulau serta menghadapi ketidakpastian cuaca laut.
Sebanyak 65 desa di sembilan kecamatan kepulauan dijadwalkan mengikuti Pilkades Serentak 2027. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Giligenting, Gayam, Nonggunong, Raas, Masalembu, Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Talango.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Drs. Achmad Dzulkarnain, menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades di wilayah kepulauan tetap menggunakan sistem pemilihan manual.
“Untuk Pilkades Serentak 2027 di kepulauan tetap memakai sistem pemilihan manual,” tegas Achmad Dzulkarnain, Senin (3/8/2026).
Keputusan tersebut membuat kesiapan distribusi logistik menjadi salah satu titik krusial yang harus dipastikan sejak awal. Berbeda dengan wilayah daratan yang dapat dijangkau melalui jalur darat dalam waktu relatif singkat, pengiriman logistik ke sejumlah pulau membutuhkan transportasi laut dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.
“Logistik Pilkades tidak hanya berupa surat suara. Kotak suara, bilik pemungutan suara, formulir, perlengkapan administrasi, hingga kebutuhan operasional petugas harus dipastikan tiba tepat waktu dan dalam kondisi aman” ungkapnya.
Tantangan itu semakin kompleks karena sebagian wilayah kepulauan berada cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep. Kecamatan Masalembu, misalnya, memiliki jarak yang jauh dan membutuhkan perjalanan laut yang tidak selalu dapat diprediksi. Begitu pula wilayah Sapeken, Arjasa, dan Kangayan yang memiliki karakter geografis serta jalur transportasi laut tersendiri.
Dalam kondisi cuaca normal, distribusi logistik dapat direncanakan berdasarkan jadwal pelayaran. Namun ketika gelombang tinggi atau cuaca buruk terjadi, jadwal kapal dapat berubah bahkan tertunda. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pengiriman logistik apabila tidak diantisipasi dengan perencanaan yang matang.
Karena itu, kesiapan Pilkades kepulauan tidak cukup hanya mengandalkan penyusunan tahapan dan jadwal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan skema distribusi yang lebih terukur, termasuk penentuan waktu pengiriman lebih awal, pemetaan jalur laut, kesiapan transportasi alternatif, serta koordinasi dengan pihak terkait.
“Pengamanan logistik juga menjadi perhatian penting. Surat suara dan dokumen pemilihan harus tetap terjaga selama proses pengiriman, penyimpanan, hingga distribusi ke lokasi pemungutan suara” terang Plt Disperkimhub Sumenep ini.
Selain logistik, kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak kalah penting. Petugas pemilihan di setiap desa harus memahami mekanisme pemungutan dan penghitungan suara manual, sekaligus mampu menjalankan tahapan secara transparan dan sesuai aturan.
Dengan jumlah peserta mencapai 65 desa, koordinasi antarlembaga harus dilakukan secara lebih awal. Pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, penyelenggara di tingkat desa, hingga pihak transportasi laut perlu memiliki kesamaan langkah agar tidak ada wilayah yang mengalami keterlambatan atau kekurangan kebutuhan pemilihan.
Kecamatan Arjasa menjadi wilayah dengan jumlah desa peserta terbanyak, yakni 15 desa. Disusul Kecamatan Sapeken sebanyak 10 desa, Kecamatan Gayam 9 desa, Kecamatan Nonggunong dan Kangayan masing-masing 7 desa, Kecamatan Giligenting dan Talango masing-masing 5 desa, Kecamatan Raas 4 desa, serta Kecamatan Masalembu 3 desa.
Besarnya cakupan wilayah tersebut menunjukkan bahwa Pilkades Serentak 2027 di kepulauan membutuhkan strategi berbeda dibandingkan pelaksanaan di wilayah daratan.
Sistem pemilihan manual memang dinilai lebih sesuai dengan kondisi geografis dan kesiapan infrastruktur di kepulauan. Namun, sistem tersebut juga menuntut ketelitian dalam pengadaan, pengemasan, pengiriman, pengamanan, hingga penghitungan suara.
Pemerintah Kabupaten Sumenep kini lanjur Dzoel dihadapkan pada pekerjaan penting: memastikan seluruh tahapan Pilkades tidak berhenti di atas jadwal dan dokumen perencanaan, tetapi benar-benar mampu menjangkau setiap desa, termasuk wilayah yang harus ditempuh melalui perjalanan laut.
“Pilkades 2027 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa jarak antarpulau dan tantangan cuaca tidak boleh mengurangi kualitas demokrasi masyarakat kepulauan” tegasnya.
Sebab, ketika surat suara harus menyeberangi laut dan logistik harus menempuh jalur yang tidak selalu mudah, kesiapan pemerintah bukan hanya diukur dari tersusunnya tahapan, melainkan dari kemampuan memastikan seluruh proses pemilihan berlangsung tepat waktu, aman, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat di setiap pulau.
Pilkades Serentak 2027 di kepulauan bukan hanya soal memilih kepala desa. Ini adalah ujian logistik, koordinasi, dan kesiapan pemerintah menghadapi tantangan laut.
Penulis : You
Editor : Fa
