Wabup Imam Hasyim Bacakan Nota Keuangan APBD 2027, Kemiskinan Sumenep Jadi Tantangan
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Anggaran belanja Kabupaten Sumenep pada 2027 dirancang mendekati Rp2 triliun. Namun, besarnya postur anggaran tersebut berhadapan dengan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan yang masih di atas rata-rata Jawa Timur, ketimpangan pembangunan daratan dan kepulauan, hingga terbatasnya alokasi belanja modal untuk mendukung pembangunan daerah.
Fakta itu terungkap dalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Senin (12/10/2026). Sambutan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dibacakan Wakil Bupati KH Imam Hasyim.
Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,899 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,995 triliun. Dengan komposisi itu, RAPBD 2027 mengalami defisit Rp96,02 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.
“Sorotan utama bukan hanya besarnya anggaran, melainkan bagaimana uang rakyat tersebut dialokasikan dan sejauh mana manfaatnya bisa dirasakan masyarakat” kata Wabup KH Imam Hasyim saat membacakan isi nota keuangan RAPBD Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Dari total belanja daerah, anggaran operasi mencapai Rp1,449 triliun. Sementara belanja modal hanya direncanakan sebesar Rp101,17 miliar. Adapun belanja tidak terduga dianggarkan Rp119,60 miliar dan belanja transfer Rp325,76 miliar.
Komposisi tersebut menjadi salah satu poin penting yang patut dicermati dalam pembahasan bersama DPRD. Sebab, belanja modal berkaitan dengan pembentukan aset daerah yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, meskipun manfaat pembangunan juga ditentukan oleh komponen belanja lainnya.
PAD Rp393 Miliar, Dana Transfer Masih Jadi Penopang
Persoalan lain terlihat dari struktur pendapatan daerah. Dari proyeksi pendapatan Rp1,899 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya ditargetkan Rp393,69 miliar. Sebaliknya, pendapatan transfer mencapai Rp1,505 triliun.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa keuangan Sumenep masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat maupun sumber transfer lainnya sesuai ketentuan.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program pembangunan. Optimalisasi PAD, penguatan aktivitas ekonomi lokal, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha menjadi pekerjaan penting agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat.
Terlebih, pemerintah daerah juga mengakui bahwa keterbatasan infrastruktur, konektivitas wilayah, serta belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Kemiskinan Masih di Atas Rata-Rata Jawa Timur
Di tengah rencana belanja yang hampir menyentuh Rp2 triliun, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Sumenep.
Dalam nota keuangan tersebut, pemerintah daerah mengakui tingkat kemiskinan Sumenep masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Persoalan ini terutama menjadi perhatian di wilayah kepulauan dan sejumlah kawasan daratan yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur.
Geografi Sumenep yang mencakup daratan dan kepulauan membuat pemerataan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada besarnya alokasi anggaran. Konektivitas, biaya distribusi barang, akses pelayanan dasar, serta peluang ekonomi masyarakat juga menentukan keberhasilan pembangunan.
“Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan anggaran benar-benar menyasar persoalan yang dihadapi warga, bukan sekadar memenuhi kebutuhan rutin birokrasi” papar Wabup.
Pemerintah daerah menyatakan pembangunan tahun depan akan diarahkan pada penguatan infrastruktur, konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, dan industri kecil menengah masih menjadi penopang perekonomian daerah. Sementara pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan investasi diharapkan memperluas aktivitas ekonomi serta membuka kesempatan kerja.
Namun, keberhasilan agenda tersebut akan sangat ditentukan oleh ketepatan program, kualitas pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
DPRD Dituntut Mengawal Setiap Alokasi
RAPBD Sumenep 2027 disusun dengan mengacu pada RPJMD 2025–2029, RKPD 2027, Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
Tema pembangunan tahun depan adalah “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas”.
Dalam nota keuangan yang dibacakan Wabup Imam Hasyim, pemerintah menegaskan bahwa alokasi anggaran perangkat daerah harus berorientasi pada target kinerja pelayanan publik dan prioritas pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan pemerataan anggaran antarorganisasi perangkat daerah atau besaran anggaran tahun sebelumnya.
Prinsip tersebut menuntut setiap organisasi perangkat daerah memiliki program yang jelas, sasaran terukur, dan hasil yang dapat dievaluasi.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan struktur pendapatan dan belanja masih akan disesuaikan dengan perkembangan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Penyesuaian itu menindaklanjuti surat Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026.
“Dengan demikian, angka yang tercantum dalam nota keuangan masih merupakan rancangan yang dapat berubah dalam proses pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku” terang Bupati pada nota keuangan RAPBD 2027 di hadapan anggota DPRD Sumenep.
Besarnya APBD tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat. Tantangan sesungguhnya terletak pada keberanian menentukan prioritas, ketepatan penggunaan anggaran, dan kemampuan pemerintah memastikan pembangunan menjangkau warga hingga wilayah kepulauan.
Pada tahap pembahasan inilah DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menguji apakah rancangan anggaran tersebut telah cukup menjawab persoalan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat Sumenep.
Penulis : Efa
Editor : You
