Bappeda Perkuat Akuntabilitas OPD, Pemkab Sumenep Fokus Wujudkan Pembangunan Berdampak Nyata
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperkuat akuntabilitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah daerah memastikan setiap program yang dirancang tidak hanya terealisasi sesuai perencanaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, pada Kamis 18 Juli 2026 menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas menjadi salah satu agenda penting dalam tata kelola pemerintahan daerah sepanjang 2026.
Menurutnya, birokrasi yang profesional harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran secara transparan.
“Penguatan akuntabilitas merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun birokrasi yang lebih terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Ini juga menjadi upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” kata Arif, Kamis (18/7/2026).
Ia menjelaskan, Bappeda secara berkelanjutan melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan implementasi program di seluruh OPD.
Evaluasi dilaksanakan secara berkala guna memastikan seluruh target pembangunan berjalan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Menurut Arif, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Yang lebih penting adalah sejauh mana program mampu mencapai target serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya soal besarnya anggaran yang terserap, tetapi bagaimana program tersebut benar-benar memberikan hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program, Bappeda juga mendorong setiap perangkat daerah membangun sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu.
Sistem pelaporan yang baik dinilai akan memudahkan pemerintah daerah mendeteksi berbagai kendala dalam pelaksanaan program sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pelayanan publik tetap berjalan optimal dan target pembangunan daerah dapat dicapai meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Arif menambahkan, akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Karena itu tambah Arif, seluruh OPD dituntut bekerja secara transparan, terukur, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan program yang dijalankan.
“Kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Dikatakan Arif, melalui penguatan akuntabilitas kinerja di seluruh perangkat daerah, Pemkab Sumenep optimistis efektivitas pembangunan akan terus meningkat.
“Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat” pungkasnya.
Penulis : You
Editor : Fa
