PAN Soroti Kekeringan, Jalan Rusak hingga Pendidikan, H. Hairul Anwar Sampaikan Hasil Reses dalam Paripurna DPRD Sumenep
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa persoalan kekeringan, kerusakan infrastruktur, serta akses pendidikan masih menjadi aspirasi utama masyarakat yang harus segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumenep, H. Hairul Anwar, MT, saat membacakan laporan hasil serap aspirasi masyarakat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda penyampaian hasil reses masa persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (10/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Hairul Anwar mengatakan bahwa reses bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional anggota dewan, melainkan menjadi sarana untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memperjuangkan agar aspirasi tersebut dapat diwujudkan dalam program pembangunan daerah.
“Reses merupakan bentuk komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan yang mereka hadapi, sekaligus memastikan setiap aspirasi yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya di hadapan pimpinan DPRD, Wakil Bupati Sumenep, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta peserta rapat paripurna.
Menurut Hairul, seluruh anggota Fraksi PAN telah melaksanakan reses pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026 di daerah pemilihan masing-masing. Dari hasil dialog bersama masyarakat, diperoleh sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
Salah satu persoalan paling dominan adalah ancaman kekeringan yang setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sumenep, terutama kawasan pedesaan dan kepulauan.
Fraksi PAN menilai penanganan kekeringan selama ini masih bersifat darurat sehingga diperlukan kebijakan jangka panjang yang lebih terukur.
Hairul menyebut masyarakat berharap pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, jaringan irigasi, program pipanisasi air bersih hingga ke pelosok desa dan kepulauan, serta melakukan penghijauan kawasan kritis guna menjaga ketersediaan cadangan air tanah.
Menurutnya, sejumlah kecamatan yang selama ini menjadi langganan kekeringan antara lain Manding, Pasongsongan, Rubaru, Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Batang-Batang, Batuputih, Saronggi, Talango dan sejumlah desa lainnya.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan solusi yang permanen agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” tegasnya.
Selain persoalan air bersih, Fraksi PAN juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.
Menurut Hairul, kerusakan jalan tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga masih ditemukan pada sejumlah ruas jalan di kawasan perkotaan.
Ia menilai kondisi tersebut menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi hasil pertanian maupun perikanan, serta mobilitas warga.
Fraksi PAN meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadikan pembangunan dan perbaikan jalan sebagai prioritas dalam penganggaran APBD dengan mengutamakan kualitas pekerjaan agar jalan yang dibangun memiliki daya tahan lebih lama.
“Kami masih menemukan jalan yang baru selesai dibangun namun dalam waktu singkat sudah mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur,” kata Hairul.
Tak hanya itu, persoalan drainase juga menjadi perhatian Fraksi PAN. Banyak saluran air yang mengalami pendangkalan, tersumbat, bahkan tidak berfungsi sehingga memicu genangan saat musim hujan dan mempercepat kerusakan jalan.
Karena itu, pemerintah diminta melakukan normalisasi serta pembangunan drainase secara menyeluruh agar fungsi pengendalian air dapat berjalan optimal.
Di sektor infrastruktur lainnya, Fraksi PAN turut menyoroti masih minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
Hairul mengatakan masih banyak ruas jalan yang gelap pada malam hari sehingga berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminalitas.
Ia mendorong pemerintah melakukan pendataan, perbaikan, serta penambahan titik PJU, termasuk memanfaatkan teknologi tenaga surya (solar cell) untuk wilayah kepulauan dan daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Pada bidang pendidikan, Fraksi PAN mengungkapkan bahwa persoalan putus sekolah masih menjadi perhatian masyarakat.
Mengacu pada data DTSEN yang diterima saat reses, masih terdapat belasan ribu anak usia sekolah di Kabupaten Sumenep yang tidak melanjutkan pendidikan akibat faktor ekonomi, tuntutan bekerja, hingga memilih merantau ke luar daerah.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan masih adanya bangunan sekolah yang rusak, keterbatasan sarana pembelajaran, serta rendahnya kesejahteraan guru honorer.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memperluas program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, mengoptimalkan pelaksanaan Sekolah Rakyat, mempercepat rehabilitasi sarana pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari APBD.
“Investasi terbaik bagi masa depan Kabupaten Sumenep adalah investasi di bidang pendidikan. Karena itu sektor pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah,” ujar Hairul.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PAN juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan, Abd. Rahman.
Fraksi PAN berharap seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep dan ditindaklanjuti dalam penyusunan program pembangunan maupun kebijakan daerah, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
Penulis : You
Editor : Fa
