Listrik Belum Stabil, Layanan Kesehatan Terbatas, Gerindra-PKS Minta Pemkab Serius Urus Kepulauan
SETARAJATIM.COM, SUMENEP – Fraksi Gerindra-PKS DPRD Kabupaten Sumenep melontarkan kritik tajam terhadap masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Berbagai persoalan mendasar, mulai dari listrik yang belum andal, pelayanan kesehatan yang terbatas, infrastruktur yang tertinggal, hingga sulitnya akses ekonomi, dinilai masih menjadi kenyataan yang setiap hari dihadapi masyarakat kepulauan.
Kritik tersebut mengemuka dalam penyampaian Laporan Hasil Reses III Tahun Sidang 2026 yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS, Syamsul Bahri, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Jumat (10/7/2026).
Fraksi Gerindra-PKS menilai, narasi pemerataan pembangunan yang selama ini disampaikan pemerintah daerah belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi nyata di lapangan. Warga kepulauan masih harus berjuang memperoleh layanan dasar yang semestinya menjadi hak setiap warga negara.
“Sudah saatnya wilayah kepulauan memperoleh perhatian yang lebih serius. Jangan sampai pemerataan pembangunan hanya menjadi slogan dalam laporan tahunan, sementara masyarakat di pulau-pulau masih hidup dengan berbagai keterbatasan,” tegas Syamsul Bahri.
Menurut Fraksi Gerindra-PKS, persoalan kelistrikan menjadi salah satu keluhan paling dominan. Hingga kini, sejumlah pulau di Kecamatan Sapeken masih menghadapi pasokan listrik yang belum stabil dan belum mampu menunjang kebutuhan masyarakat secara optimal.
Padahal, listrik merupakan penopang utama berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, usaha mikro, perikanan, hingga pelayanan pemerintahan.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah harus lebih agresif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar masyarakat kepulauan memperoleh layanan listrik yang layak sebagaimana masyarakat di daratan,” katanya.
Tak hanya itu, pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan serius. Masyarakat di sejumlah pulau masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar akibat minimnya fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, serta akses transportasi yang belum memadai.
Fraksi Gerindra-PKS menilai kondisi tersebut tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin negara.
Selain persoalan kepulauan, hasil reses juga mengungkap banyaknya keluhan petani mengenai distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih rumit dan sering terlambat saat musim tanam. Petani juga mengusulkan bantuan alat mesin pertanian, terutama hand tractor dan pompa air, untuk menghadapi ancaman musim kemarau.
Sementara para nelayan meminta perhatian pemerintah terhadap bantuan mesin perahu, alat tangkap ramah lingkungan, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pemecah ombak (breakwater), serta kepastian distribusi BBM bersubsidi yang hingga kini masih menjadi persoalan di wilayah kepulauan.
Di sektor infrastruktur, masyarakat menginginkan percepatan pembangunan jalan poros desa, jembatan, normalisasi saluran drainase, pembangunan plengsengan, hingga penambahan lampu penerangan jalan umum di kawasan yang rawan kecelakaan dan kriminalitas.
Fraksi Gerindra-PKS juga menerima banyak aspirasi mengenai peningkatan fasilitas dermaga dan tambatan perahu sebagai penunjang utama mobilitas masyarakat dan distribusi hasil perikanan di wilayah kepulauan.
Pada sektor ekonomi, masyarakat berharap pemerintah memperluas akses permodalan bagi UMKM, memberikan pelatihan manajemen usaha, serta membuka lebih banyak pelatihan berbasis kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) guna menekan angka pengangguran di kalangan generasi muda.
Di bidang pendidikan dan keagamaan, aspirasi yang mengemuka meliputi peningkatan insentif guru ngaji, guru madrasah diniyah, bantuan sarana prasarana pondok pesantren dan sekolah swasta, serta peningkatan mutu pelayanan puskesmas beserta ketersediaan obat-obatan dan optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC).
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Gerindra-PKS mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep agar seluruh hasil reses tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fraksi juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan program pembangunan serta memastikan pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat tidak diabaikan dalam proses perencanaan.
“Kami akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga benar-benar menjadi kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya. Pembangunan harus menghadirkan keadilan, bukan hanya di pusat kota, tetapi juga hingga ke pulau-pulau terluar Kabupaten Sumenep,” pungkas Syamsul Bahri.
Penulis : You
Editor : Fa
