Transmisi Moneter BI Dipertanyakan, Achsanul: Jangan Berhenti di Pasar Keuangan
SETARAJATIM.COM, JAKARTA — Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) memasuki fase penting. Di tengah tuntutan menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tantangan terbesar gubernur BI berikutnya bukan semata memastikan pasar keuangan tetap tenang, tetapi bagaimana kebijakan moneter benar-benar mengalir ke sektor riil.
Calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, dinilai menghadapi pekerjaan rumah besar untuk menutup kesenjangan antara stabilitas makroekonomi dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, mengatakan keberhasilan kebijakan moneter tidak cukup diukur dari respons pasar finansial. Ukuran yang lebih nyata adalah seberapa jauh kebijakan tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi di tingkat pelaku usaha.
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Prof. Achsanul Qosasi, Kamis (13/8/2026).
Menurut Achsanul, persoalan transmisi moneter saat ini berada pada dua sisi yang saling berkaitan, yakni biaya pembiayaan (cost) dan akses terhadap kredit (access).
Dari sisi biaya, kebijakan moneter BI dapat memberikan sinyal kuat kepada pasar. Kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin, dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen, misalnya, diarahkan untuk meredam tekanan terhadap rupiah dan menjaga stabilitas perekonomian.
Langkah tersebut memang dapat segera direspons pasar finansial. Namun, menurut Achsanul, respons positif pasar tidak otomatis berarti kebijakan moneter telah bekerja efektif di sektor riil.
Justru di tingkat bawah, persoalannya berbeda.
Ketika stabilitas nilai tukar menjadi lebih terkendali, penyaluran kredit modal kerja kepada pelaku UMKM masih menghadapi perlambatan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam transmisi kebijakan moneter dari sektor keuangan menuju aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” jelasnya.
Jangan Sampai Kebijakan BI Berhenti di Bank.
Achsanul mengingatkan, BI di bawah kepemimpinan baru tidak boleh terjebak pada pendekatan yang hanya mengejar stabilitas jangka pendek dan merespons dinamika pasar keuangan global.
Menurut dia, kebijakan makroprudensial harus dibuat lebih efektif untuk mendorong perbankan menyalurkan likuiditas ke sektor produktif.
Sebab, likuiditas yang berhenti di sistem perbankan tidak akan banyak berarti bagi pertumbuhan ekonomi jika tidak berubah menjadi pembiayaan usaha, investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” tegas Achsanul.
Ia menilai persoalan akses pembiayaan UMKM tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral semata. Jika pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan modal, kapasitas produksi dapat terhambat, konsumsi rumah tangga ikut tertekan, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi kehilangan salah satu mesin utamanya.
Karena itu, kepemimpinan baru BI dituntut mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Stabilitas makro tetap penting, tetapi stabilitas tersebut harus memiliki efek lanjutan yang nyata terhadap ekonomi masyarakat.
Achsanul berharap BI ke depan mampu membangun transmisi kebijakan yang lebih inklusif—bukan hanya menjaga angka inflasi, rupiah, dan pasar finansial tetap terkendali, tetapi juga memastikan pelaku usaha di lapisan bawah memperoleh ruang untuk tumbuh.
Sebab, ujian sesungguhnya kebijakan moneter bukan hanya ketika pasar saham merespons positif atau rupiah menguat.
Ujian itu justru terjadi ketika kebijakan BI mampu dirasakan pemilik warung, pedagang, nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk terus menggerakkan usahanya.
Penulis : Den
Editor : You
